PravadaNews – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi menilai, revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang masuk dalam progam legislasi nasional (Prolegnas) merupakan kesempatan emas untuk benahi sistem penegakan hukum pemilu.
Menurut Puadi, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam sistem penegakan hukum pemilu. Butuh penguatan pada regulasi yang nantinya akan dibahas bersama DPR dan pemerintah.
“Revisi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum pemilu yang adil dan berkepastian hukum,” kata Puadi dalam Diskusi Keadilan Demokrasi yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Barat via daring, Senin, (23/2/2026).
Puadi mengatakan, bayang-bayang intervensi partai politik (parpol) terhadap penyelenggara pemilu kerap terjadi dan menjadi ancaman nyata.
Puadi menuturkan, ketimpangan desain Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sentra Gakkumdu masih menghadapi persoalan.
Baca Juga: Pertamina Diminta Antisipasi Kelangkaan BBM
Puadi berkata, Bawaslu harus terus meningkatkan kualitas SDM jelang pemilu dan pemilihan mendatang. Sebab, kata Puadi, tantangan ke depan akan semakin kompleks.
”Seluruh jajaran harus dibekali dengan pemahaman yang kuat terkait pengawasan dan penanganan pelanggaran agar lebih matang menghadapi pemilu ke depan,” kata Puadi.
Koordinator Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu RI ini menambahkan, peningkatan kapasitas dan kualitas dengan cara mengundang para akademis hukum dalam sebuah diskusi.
Sehingga, kata Puadi, tidak ada waktu kosong yang sia-sia pada masa sekarang untuk meningkatkan kapasitas pengawas pemilu.
”Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Seluruh jajaran pimpinan maupun struktural harus sering diskusi dan berbagi informasi terkini terkait pemilu dan pemilihan. Supaya menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman,” pungkas Puadi.
