PravadaNews – Dalam pusaran persoalan hukum yang menyeret berbagai pihak ke dalam sorotan publik, kisah seorang videografer dari sebuah proyek desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi salah satu potret yang menyita perhatian.
Amsal Christy Sitepu, yang kini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait penggelembungan anggaran, tidak hanya menghadapi proses peradilan yang panjang, tetapi juga tekanan yang disebutnya terjadi selama perjalanan kasus tersebut.
Baca juga: Ini Hukuman ABK Sea Dragon yang Bawa Sabu 2 Ton
Dalam sebuah rapat bersama Komisi III DPR RI yang digelar secara daring, Amsal mengungkapkan pengalaman yang menambah kompleksitas perkara yang menjeratnya, termasuk dugaan intimidasi yang sempat dialami ketika menjalani proses hukum.
Amsal mengaku sempat mendapatkan sekotak brownis dari seorang jaksa yang meminta agar dirinya mengikuti alur hukum dan tidak perlu ribut-ribut di media sosial. Menurut Amsal, intimidasi itu terjadi di rumah tahanan tempat dirinya ditahan.
“Tapi saya bilang saya nggak takut, saya nggak salah,” kata Amsal dalam rapat bersama Komisi III DPR RI secara daring yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Adapun Amsal mengikuti rapat itu didampingi oleh Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan yang juga turut mendampingi Amsal di rumah tahanan. Sedangkan Anggota Komisi III DPR RI lainnya memantau dari DPR RI.
Atas hal itu, Amsal pun mengaku tidak ingin lagi ada anak muda di Indonesia yang dikriminalisasi seperti dirinya. Dia ingin agar dirinya menjadi pelaku ekonomi kreatif terakhir yang harus berurusan dengan hukum.
“Saya bilang tidak, saya akan tetap melawan. Walaupun saya tahu, banyak orang bilang kau akan dibenam, kalau kau melawan kau akan dibenam,” kata Amsal.
Sementara itu, Hinca yang turut mendampingi Amsal di lokasi menilai kasus itu justru bertentangan terhadap semangat Presiden Prabowo Subianto yang berjuang untuk memajukan ekonomi kreatif.
Menurut Hinca, penilaian jaksa soal jasa editing dan ide yang seharusnya dihargai nol rupiah, adalah penghinaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Jangan sampai, kata Hinca, ke depannya pelaku ekonomi kreatif justru tidak dihargai.
“Kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menarik ini para Jaksa dan Kajari ini, karena kalau sampai semuanya seperti ini maka sesungguhnya kita sedang mengadili anak-anak muda yang punya kreasi ke depan, yang tidak punya mens rea,” kata Hinca.
