PravadaNews – Krisis energi dan kondisi ketidakpastian ekonomi global imbas konflik di Timur Tengah karena perang AS-Israel vs Iran memberikan efek kejut terhadap pelemahan fiskal dan stabilitas ekonomi dunia.
Salah satu gangguan akibat perang di Timur Tengah yakni terganggunya pasokan minyak mentah dunia. Sehingga, membuat harga minyak mentah melonjak cukup tinggi.
Sejumlah negara tetangga RI seperti Filipina dan Thailand sudah membuat kebijakan untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sementara, Indonesia sampai saat ini belum berniat untuk menaikan harga BBM bersubsidi maupun non subsidi.
Meski tidak menaikan harga BBM, pemerintah membuat kebijakan untuk penghematan energi dan pembatasan pembelian BBM.
Secara tidak langsung, APBN akan menanggung beban subsidi energi. Namun, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah masih memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun yang nantinya akan digunakan untuk menambal APBN.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza memandang SAL yang dimiliki pemerintah cukup aman.
“SAL sebesar Rp420 triliun yang tersimpan di BI itu menunjukkan pemerintah selama ini penuh kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal, dengan cenderung masih kuat Indonesia menghadapi krisis untuk jangka pendek,” ujar Efriza kepada PravadaNews, pada Jumat (3/4/2025).
“Namun juga tetap menghadirkan kekhawatiran mengenai efektivitas kebijakan fiskal pemerintah atas bentuk keseriusan pengelolaan keuangan,” sambung Efriza.
Di sisi lain, Efriza menilai total jumlah SAL yang mencapai Rp420 triliun juga telah menunjukkan pemerintah masih memiliki ruang yang cukup untuk merespons gejolak global.
Meski begitu, untuk menghadapi krisis global, pemerintah juga perlu melakukan efisiensi melalui pengurangan atau penundaan pengeluaran program kementerian/lembaga yang bukan prioritas.
“Dampaknya, dalam jangka pendek stabilitas fiskal memang terjaga, tetapi di sisi lain bisa menghambat dorongan pertumbuhan ekonomi karena belanja pemerintah bisa tidak maksimal,” terang Efriza.
Efriza melihat anggaran belanja pemerintah yang tertahan berisiko memperlambat laju pertumbuhan, melemahkan stimulus ekonomi, dan mengurangi daya dorong terhadap sektor riil.
“Tantangannya bukan pada tidak terlalu besarnya SAL atau tidak digunakannya SAL, melainkan bagaimana kebijakan pemerintah yang bisa menyeimbangkan antara disiplin fiskal dan keberanian menggunakan ruang anggaran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, terutama ketika tekanan global semakin meningkat,” tutup Efriza.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya memastikan kondisi cadangan fiskal Indonesia saat ini masih cukup kuat menahan dampak ketidakpastian ekonomi imbas konflik di Timur Tengah.
Pemerintah, kata Purbaya, memiliki SAL Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup kuat yakni sebesar mencapai Rp 420 T.
Jumlah tersebut, lanjut Purbaya, bisa menahan ketika harga minyak mentah dunia diasumsikan 100 dolar AS per barel.
“Saat ini harga minyak rata-rata masih di kisaran 76-77 dollar AS per barel, jadi masih di bawah asumsi 100 dollar AS per barel. Ruang kita masih terbuka lebar, jadi tidak perlu khawatir dengan kondisi APBN,” ujar Purbaya, Rabu (1/4/2026).
Purbaya mengatakan, saat ini pemerintah berupaya untuk mengunci defisit anggaran di kisaran 2,9 persen, meskipun asumsi harga minyak dunia saat ini sudah mencapai 100 dollar AS per barel sepanjang tahun.
“Bahkan dengan asumsi rata-rata 100 dollar AS pun, defisit tetap di bawah 3 persen, sekitar 2,9 persen,” tutup Purbaya.
