PravadaNews – Upaya memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial terus dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Kantor Cabang Bekasi Delta Mas dengan menyasar peserta baru dari kalangan pekerja ekosistem desa.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi mendorong peningkatan kepesertaan sekaligus mewujudkan perlindungan semesta di wilayah tersebut, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat desa agar memiliki akses terhadap jaminan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Delta Mas Muhammad Ali Saepuloh menekankan aspek kolaborasi lintas sektoral untuk merealisasikan cakupan perlindungan semesta atau universal coverage program perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja, khususnya pada segmen pekerja informal.
“Sinergi lintas sektor penting untuk bisa mencapai universal coverage dan sesuai target sasaran kami maka intensitas koordinasi serta kerja bersama perangkat daerah terkait di Kabupaten Bekasi terus ditingkatkan,” kata Ali di Cikarang, Jumat (3/4/2026).
Ali menjelaskan, tahap awal merealisasikan perluasan cakupan peserta dari sektor pekerja informal pada ekosistem desa dilakukan melalui skema monitoring dan evaluasi (monev) berkelanjutan terhadap potensi kepesertaan baru berikut tantangan yang dihadapi.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat desa akan penting memiliki perlindungan sosial sekaligus memperluas cakupan kepesertaan secara signifikan.
“Universal coverage tidak dapat tercapai tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah hingga tingkat desa. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan yang layak,” kata Ali.
Ali menilai kolaborasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi melalui monev ini turut mendorong peran aktif aparatur hingga tingkat desa dalam rangka memperluas program perlindungan sosial khususnya bagi pekerja rentan.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bekasi Imam Santoso mengatakan, desa memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya perlindungan sosial secara paripurna.
“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, kami berharap pemerintah desa semakin aktif mendorong masyarakat, khususnya pekerja rentan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Imam.
Imam menjelaskan, kegiatan ini yang mencakup sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan terus digencarkan dengan menyasar pekerja rentan seperti petani, nelayan, pelaku UMKM hingga pekerja harian lepas yang ada di desa-desa.
DPMD Kabupaten Bekasi juga menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan kepala seksi pemerintahan desa di setiap kecamatan agar menjalankan keputusan kepala daerah terkait kepesertaan perangkat desa dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
“Khususnya di Kecamatan Tarumajaya dan Pebayuran karena dua kecamatan itu belum mendaftarkan perangkat desanya sehingga belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Imam.
Imam berharap berbagai tantangan dan peluang dalam implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di desa dapat teridentifikasi melalui kegiatan ini. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan langkah strategis guna meningkatkan kepesertaan masyarakat.
“Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan perlindungan terhadap pekerja, khususnya di sektor informal dan wilayah desa dapat lebih optimal, merata dan berkelanjutan,” kata Imam.
