PravadaNews – Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril menegaskan, pentingnya penguatan lembaga pengelola rampasan aset.
Oce mengatakan, aspek penguatan lembaga itu akan meliputi menjaga dan mengelola seluruh harta atau aset sitaan dari terduga tersangka kasus tindak pidana korupsi.
Oce menjelaskan, tujuan pendirian lembaga tersebut juga diperuntukkan untuk menjaga seluruh aset rampasan agar tidak mengalami penurunan atas nilai ekonomi akibat pengelolaan yang tidak optimal.
“Jangan sampai aset rampasan justru mengalami penurunan nilai, rusak, atau bahkan menjadi tidak bernilai sama sekali,” tegas Oce.
Baca Juga: Pukat UGM Usul Bentuk Lembaga Rampasan Aset di Bawah Presiden
Oce menekankan, keberadaan lembaga Ini nantinya akan mencakup tugas mengenai penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan aset yang berhasil disita berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
Di samping itu, Oce menyampaikan terkait pentingnya pembahasan mengenai perlindungan hak-hak konstitusional atas harta benda dalam RUU Perampasan Aset.
Oce menambahkan, pihaknya juga mengusulkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset harus tetap memperhatikan aspek-aspek soal jaminan aset sitaan yang diatur di dalam konstitusional.
“Kita juga harus mengingat adanya jaminan konstitusional terhadap perlindungan harta benda,” tutup Oce.
Sebelumnya Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono menyoroti mengenai pentingnya pengaturan tegas mengenai batasan penyitaan aset agar tidak semata-mata didasarkan pada asumsi atau dugaan.
Bimantoro menekankan agar RUU Perampasan Aset yang disahkan nantinya juga mampu memberikan kepastian hukum, baik bagi aparat maupun masyarakat.
“RUU ini harus menghadirkan keseimbangan. Di satu sisi tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi di sisi lain juga melindungi hak warga negara,” ungkap Bimantoro.
