PravadaNews – Dampak konflik geopolitik di Timur Tengah kini terasa hingga ke level industri dan pasar dalam negeri. Gangguan rantai pasok global membuat pasokan bahan baku plastik atau naphta yang selama ini diandalkan menjadi terhambat parah. Akibatnya, harga plastik di pasaran melonjak drastis sekitar 30-40 persen per April 2026.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui, Indonesia selama ini sangat bergantung pada impor naphta dari kawasan tersebut. Situasi yang tidak menentu membuat distribusi terganggu, sehingga pemerintah harus segera mencari jalan keluar.
“Jadi plastik itu kan memang kita impor bahan bakunya, untuk bijih plastik itu naphta dari Timur Tengah selama ini. Karena imbas perang sehingga otomatis terganggu dari sana,” kata Budi, di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Baca juga: Harga Plastik Nanjak Bikin Omzet Anjlok
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mulai memutar otak mencari pemasok alternatif. Komunikasi intensif sudah dilakukan ke sejumlah negara di luar kawasan konflik.
“Jadi kami sudah komunikasi dengan para produsen, memang sudah dapat, cuma mungkin jumlahnya atau perlu waktu juga karena berpindah, dan sekarang kondisi perang pengapalan juga agak lambat,” ujar Budi.
Negara-negara yang kini menjadi incaran antara lain India, Amerika Serikat (AS), hingga kawasan Afrika. Atase perdagangan di luar negeri pun dikerahkan untuk membantu mempercepat proses ini.
Namun, perpindahan sumber pasokan ini tidak bisa instan. Sampai saat ini, industri masih harus bertahan mengandalkan stok yang tersedia sambil menunggu kedatangan kapal pengangkut dari negara baru.
“Impor dari tiga negara tadi sudah diproses. Cuma kan perlu waktu. Jadi sekarang masih proses dengan stok yang ada,” tambah Budi.
Budi menegaskan, masalah ini bukan hanya dialami Indonesia. Krisis bahan baku plastik saat ini bersifat mendunia. Negara-negara industri besar seperti Taiwan, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, hingga Singapura juga merasakan dampak yang sama.
“Ini kan memang krisis global. Tapi alternatif (bahan baku plastik) dari negara lain sebagian sudah kita dapat, dan kita terus mencari negara lain yang bisa mensuplai,” kata Budi.
Namun sampai saat ini, pemerintah belum bisa memastikan kapan harga akan kembali normal. Hal itu sangat bergantung pada situasi geopolitik dan kelancaran pengiriman dari pemasok baru tersebut.
