PravadaNews – Krisis energi global yang disebabkan konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dan Iran harus menjadi titik balik Indonesia untuk mempercepat transisi energi.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menjelaskan, ketergantungan pada energi fosil akan membebani fiskal. Selain itu, juga akan rentan terhadap dampak yang diakibatkan konflik geopolitik.
Fabby menuturkan, sistem energi lama yang bergantung pada minyak impor sudah tidak relevan. Jika Indonesia gagal berakselerasi menuju energi bersih, negara ini akan terus terjebak dalam volatilitas harga fosil dan kehilangan peluang menjadi pemimpin regional dalam rantai pasok baterai serta kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).
“Krisis ini adalah pengingat keras. Kedaulatan energi Indonesia saat ini tidak lagi terletak pada eksplorasi sumur minyak baru, melainkan pada keberhasilan elektrifikasi transportasi dengan sumber daya listrik terbarukan domestik yang melimpah,” ujar Fabby kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).
Baca Juga: ESDM Cari Alternatif Impor Minyak
Fabby mengatakan, mengganti kendaran BBM ke listrik merupakan cara paling efektif untuk mengurangi ketergantungan impor secara permanen.
Fabby menambahkan, jika target pemerintah untuk menghadirkan 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030 tercapai, Indonesia berpotensi memangkas konsumsi BBM hingga 26,5 juta barel per tahun dan mengurangi impor sekitar 16 juta barel per tahun.
Guna mencapai target tersebut, IESR merekomendasikan pemerintah untuk segera mereformasi regulasi, menyederhanakan perizinan investasi energi terbarukan, serta melakukan modernisasi jaringan listrik (grid).
Fabby menekankan, pentingnya reformasi subsidi energi fosil dan peninjauan ulang kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara agar sejalan dengan pengurangan bertahap energi kotor.
“Kita harus menyelaraskan peningkatan teknologi bersih dengan pengurangan energi fosil secara terukur dan adil,” kata Fabby.
“Sederhanakan perizinan dan lakukan investasi masif pada modernisasi jaringan sebagai penggerak utama transisi. Krisis ini harus kita jadikan titik balik percepatan, bukan sekadar hambatan,” tutup Fabby..
