PravadaNews – Partai Demokrat mengungkapkan salah satunya yang menjadi pembahasan ketua-ketua partai politik terkait revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) yakni soal ambang batas parlemen.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, dikutip Jumat (17/4/2026).
“Secara formal belum dibahas, tapi secara informasi tentu kami ada komunikasi. Misalkan dengan batas ambang parliamentary threshold,” kata Herman.
Selain itu, Herman mengatakan, ambang batas parlemen menjadi pembahasan yang masih digodok oleh ketua-ketua partai politik.
Baca Juga: Golkar Dorong Bahas Revisi UU Pemilu
“Ada yang 5 persen, 6 persen, ada yang menetapkan pilihan sesuai dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi,” jelas Herman.
Sementara itu, F-Partai Golkar DPR RI mendorong pemerintah dan DPR untuk segera melakukan pembahasan Revisi UU Pemilu dalam waktu dekat ini.
“Kalau dari sisi kami (Partai Golkar), kalau memang mau ada perubahan, ya sebaiknya memang segera dimulai pembahasannya,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M Sarmuji kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Sarmuji menyoroti soal rekrutmen penyelenggara pemilu yang masa jabatannya sebentar lagi akan berakhir.
“Karena tahapan pemilu itu seharusnya sudah dimulai pada akhir tahun ini, yaitu tahapan untuk merekrut penyelenggara pemilu,” ujar Sarmuji.
