Tumpukan stok beras di gudang. (Foto: Dok. Bulog)

Beranda / Ekonomi / Akankah RI Impor Beras Premium dan Medium?

Akankah RI Impor Beras Premium dan Medium?

PravadaNews – Tingginya permintaan beras premium dari jaringan ritel modern belum sepenuhnya dapat dipenuhi Perum Bulog akibat keterbatasan bahan baku dan kenaikan harga gabah. Kondisi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan pemerintah Indonesia membuka impor beras premium dan medium.

Hingga November 2026, Bulog baru mampu memasok sekitar 30% kebutuhan pasar beras premium yang disampaikan perusahaan, dengan penyaluran mencapai 320 ribu ton.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengakui permintaan beras premium dari jaringan ritel modern masih lebih besar dibandingkan kemampuan pasokan perusahaan.

“Kami kewalahan untuk menghadapi permintaan dari ritel-ritel modern. Kami baru bisa mencukupi lebih kurang sekitar 30 persen dari pasar nasional. Bahkan pasar nasional meminta lebih dari 80 persen,” kata Rizal dalam catatannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Rizal, keterbatasan bahan baku menjadi salah satu penyebab sulitnya memperbesar pasokan beras premium. Selain itu, harga gabah yang rata-rata telah melampaui Rp8.000 per kilogram turut menambah biaya pengadaan.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026–2029. Ketentuan itu bertujuan melindungi harga gabah petani dan bukan menjadi batas tertinggi harga jualnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Bulog menargetkan kemampuan pasokan beras premium meningkat dari 30% menjadi 50%, dengan harapan penyaluran dapat mencapai 500 ribu hingga 600 ribu ton.

Langkah memperbesar pasokan juga ditempuh melalui kerja sama dengan PT Padi Indonesia Maju dari Wilmar Group sejak September 2026, yang melibatkan fasilitas pengolahan beras di Palembang, Serang, Ngawi, dan Mojokerto.

Meski menghadapi keterbatasan pasokan, Rizal menegaskan Bulog tidak menjadikan impor sebagai pilihan untuk memenuhi permintaan beras premium dan tetap memprioritaskan hasil produksi petani dalam negeri.

“Saya tekankan tidak perlu ada impor, dan kita menolak adanya kalau ada perintah ataupun permintaan impor dari pihak manapun. Kami tolak itu, karena kita prioritaskan produk-produk petani lokal,” tegas Rizal.

Sikap Bulog ini sejalan dengan keputusan pemerintah yang tidak mengalokasikan impor beras konsumsi umum maupun bahan baku industri dalam Neraca Komoditas 2026.

Namun, kebijakan itu tidak berarti seluruh impor beras dihentikan karena pemasukan beras khusus untuk kebutuhan tertentu masih tercatat dalam statistik perdagangan Indonesia.

Adapun Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan) Moch. Arief Cahyono menyatakan kebutuhan beras medium telah dipenuhi dari hasil produksi petani dalam negeri selama 2025 dan 2026. 

Kondisi tersebut, jelasnya, berbeda dengan periode 2023–2024 ketika total impor beras Indonesia mencapai sekitar 7,58 juta ton.

“Dulu kita mengeluarkan anggaran sangat besar untuk membeli beras dari luar negeri. Sekarang kita sudah membuktikan bahwa kebutuhan beras medium dapat dipenuhi dari produksi petani sendiri. Ini perubahan besar yang harus kita jaga bersama,” tutur Arief, Rabu (18/11). 

Keyakinan pemerintah terhadap pasokan dalam negeri juga didukung Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tercatat sebesar 4,56 juta ton pada Kamis (29/10). Kementan bahkan memperkirakan total ketersediaan beras nasional mencapai sekitar 25 juta ton, termasuk potensi panen yang masih berada di lahan, dengan kebutuhan konsumsi sekitar 2,5 juta ton per bulan.

Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras pada Oktober–Desember 2026 turun 16,32% menjadi 5,01 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Di tengah proyeksi ini, Arief menegaskan pemerintah tidak membuka izin impor beras medium dan setiap dugaan pemasukan tanpa izin harus ditindaklanjuti.

“Kalau ada laporan beras medium masuk dari luar negeri, kami tegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan izin impor beras medium. Jika ditemukan pemasukan tanpa izin, itu merupakan kegiatan ilegal dan harus ditindak. Kami akan mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai ketentuan hukum,” pungkas Arief.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *