PravadaNews — Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp232,5 triliun untuk 2027. Usulan itu disampaikan BGN dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR.
Rapat membahas rancangan kerja dan anggaran kementerian/lembaga di ruang Komisi IX DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Kepala BGN Sudaryono hadir langsung dalam rapat tersebut.
Sudaryono menjelaskan total anggaran BGN pada 2027 mencapai Rp240.201.499.678.000. Angka itu mengacu pada Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan dan Menteri PPN tertanggal 5 Agustus 2026.
“Pada tanggal 9 Agustus 2026 menjadi Rp240 T atau lebih tepatnya Rp240.201.499.678.000,” kata Sudaryono saat rapat.
BGN membagi anggaran tersebut ke dalam dua program utama. Keduanya yakni pemenuhan gizi nasional dan dukungan manajemen.
Untuk program pemenuhan gizi nasional, BGN mengalokasikan Rp232,876 triliun atau sekitar 96,25 persen. Sementara dukungan manajemen mendapat alokasi Rp7,3 triliun atau sekitar 3,05 persen.
Anggaran pemenuhan gizi nasional kemudian dibagi untuk program MBG dan kegiatan teknis non-MBG. Dari total tersebut, MBG mendapat porsi terbesar dengan anggaran Rp232.503.133.201.000.
Berdasarkan rincian BGN, anggaran MBG mencapai 99,84 persen dari anggaran pemenuhan gizi nasional. Sementara kegiatan teknis non-MBG mendapat Rp373.299.993.000 atau 0,16 persen.
Besarnya anggaran MBG 2027 disampaikan ketika pelaksanaan program tersebut kembali mendapat sorotan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyoroti kasus lebih dari 500 santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, yang diduga keracunan setelah menyantap menu MBG.
Charles meminta BGN melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurut dia, persoalan yang terjadi tidak lagi dapat dilihat sebagai masalah individual pada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
“Ini bukan lagi masalah individu dapur lagi. Tetapi sudah menjadi masalah sistemik,” ucap Charles. Dia menilai BGN menerapkan model penyelenggaraan yang tidak ideal untuk dijalankan.
Charles pun meminta pemerintah mengubah model pelaksanaan MBG. Menurutnya, perubahan diperlukan agar kasus keracunan tidak terus berulang.
“Maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain mengubah model pelaksanaan. Kalau tidak ya kasus keracunan akan terus terjadi,” imbuh Charles.
