PravadaNews – Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah industri nikel melalui pengembangan hilirisasi lanjutan. Saat ini, pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan agar pengolahan nikel di Indonesia tidak berhenti pada produk antara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjelaskan, tujuan akhir hilirisasi adalah menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Namun, sebagian industri pengolahan nikel saat ini masih menghasilkan produk antara yang membutuhkan proses pengolahan lanjutan.
“Yang benar itu adalah pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membuat satu kebijakan. Sekarang kan hilirisasi itu yang kita inginkan adalah ending-nya nilai tambah 100 persen di sini,” ujar Bahlil di Jakarta, dikutip Sabtu (17/10/2026).
Menurut Bahlil, sebagian smelter nikel saat ini, masih menghasilkan produk dengan tingkat pengolahan sekitar 50-60 persen. Tetapi, lewat hilirisasi itu, Pemerintah ingin ada pengembangan industri lanjutan agar produksinya tidak berhenti pada tahap setengah jadi.
Namun, kebijakan tersebut masih dalam tahap pertimbangan dan membutuhkan kajian lebih lanjut. Salah satu aspek yang menjadi sorotannya adalah kondisi kelebihan pasokan atau oversupply nikel di pasar global.
Bahlil menyebut, terdapat selisih sekitar 2,5 juta antara produksi dan konsumsi nikel dunia. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi arah pengembangan industri pengolahan nikel nasional.
“Nah, yang menghasilkan produk yang turunannya baru 50-60 persen ini, ini mungkin setelah nanti kajian dulu ya, kalau memang kita ini sudah terjadi oversupply di nikel itu,” kata Bahlil.
Maka dari itu, pemerintah ingin mendorong pengembangan industri hilir agar bahan baku nikel yang telah diolah di dalam negeri dapat diproses lebih lanjut. Dengan begitu, nilai tambah dari pengolahan mineral tersebut diharapkan dapat dinikmati lebih banyak di Indonesia.
“Nah, ke depan kita akan dorong adalah industri-industri hilirnya, supaya bahan baku setengah jadi ini tidak semuanya dibawa ke luar negeri. Itu yang dimaksud,” kata Bahlil.
Meskipun begitu, pemerintah belum merinci bentuk kebijakan yang akan diterapkan, termasuk industri yang akan menjadi sasaran maupun waktu pelaksanaannya. Seluruh rencana tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut sebelum ditetapkan.
