PravadaNews – Pemerintah menambah tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dengan memberikan tanggung jawab baru di bidang hilirisasi dan transisi energi. Penugasan tersebut diberikan Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan pelantikan dengan menteri lainnya di Istana Negara.
Bahlil mengatakan, selain tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM, dirinya kini juga dipercaya menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi.
“Hari Kesaktian Pancasila, kita sudah upacara tadi pagi. Dan di hari yang sama, kami tadi melakukan kegiatan di Istana Negara dengan pelantikan kabinet antarwaktu. Nah, secara kebetulan kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk mendapat tugas amanah baru,” ujar Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Bahlil mengatakan, dirinya akan menjalankan jabatan tersebut dengan totalitas, baik dalam kapasitasnya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi maupun Menteri ESDM. Bahkan, Bahlil mebgatakan tugas tersebut sebagai bentuk pengabdiannya kepada Indonesia.
“Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, pembentukan kementerian koordinator yang menangani hilirisasi dan transisi energi menjadi penting di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu serta dinamika ekonomi dunia. Selain itu, kebutuhan terhadap energi bersih juga terus menjadi perhatian dalam agenda global.
“Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement,” jelas Bahlil.
Adapun program hilirisasi dan transisi energi, kata Bahlil, tidak dapat dijalankan secara parsial. Kedua agenda tersebut justru membutuhkan koordinasi yang menyeluruh agar target pemerintah dapat diwujudkan.
Saat ditanya mengenai kementerian yang nantinya berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Dirinya mengaku, masih perlu melihat ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Begitupula dengan proyek maupun program khusus yang menjadi prioritasnya setelah mendapat tugas baru tersebut. Bahlil mengatakan akan terlebih dahulu melaporkan hal tersebut kepada Presiden.
“Nanti setelah ini baru saya melapor sama Bapak Presiden. Baru dilantik, ya,” kata Bahlil.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah menteri dan pejabat negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2026). Reshuffle kali ini menjadi yang ketujuh sejak Prabowo menjabat sebagai presiden.
Pelantikan tersebut mencakup sejumlah posisi menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga pejabat di lingkungan Polri. Salah satu perubahan utama yakni Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri (Menlu) kini dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Sementara posisi Menlu diisi oleh Arrmanatha Nasir. Dalam reshuffle tersebut, Prabowo juga menunjuk Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo, yang selanjutnya dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
