PravadaNews – Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 yang dijadwalkan disalurkan pada November–Desember 2026 tidak ditujukan bagi pekerja kelas menengah.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (9/11/2026).
Pemerintah membedakan dukungan bagi pekerja berdasarkan penghasilan, dengan BSU untuk kelompok bergaji rendah dan insentif pajak bagi pekerja berpenghasilan lebih tinggi.
Airlangga menjelaskan, BSU memiliki batas penghasilan tertentu agar bantuan dapat diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan pemerintah.
“BSU, kan, untuk mereka yang gajinya di bawah 3 sekian juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp3,5 juta itu akan diberikan BSU,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas pedoman pemberian subsidi gaji atau upah bagi pekerja, yang menetapkan batas umum penghasilan penerima sebesar Rp3,5 juta per bulan.
Namun, pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta tetap berpeluang menerima BSU apabila upah minimum di wilayahnya lebih tinggi, dengan tetap memenuhi persyaratan program.
Pemerintah menargetkan bantuan ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun untuk menjaga daya beli pada kuartal IV-2026.
Melalui program BSU, setiap penerima memperoleh subsidi Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Sementara itu, pemerintah menyiapkan perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027 sebagai bentuk dukungan bagi pekerja kelas menengah.
Fasilitas pajak tersebut, sebutnya, ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan, berbeda dengan BSU yang menggunakan batas penghasilan lebih rendah.
“Yang PPh DTP. PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp10 juta,” jelas Airlangga ketika ditanya mengenai insentif bagi pekerja kelas menengah.
Meski sasaran kebijakannya telah ditentukan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan pemerintah belum dapat memastikan komposisi penerima BSU dari target awal sekitar 13,3 juta pekerja.
Menurut Yassierli, data calon penerima masih menjalani proses finalisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelum diperiksa kembali oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” kata Yassierli dalam kesempatan yang sama.
Setelah proses ini selesai, Kemnaker akan melakukan pembersihan data atau data cleansing menggunakan informasi pekerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Selain belum memastikan komposisi penerima, Yassierli mengatakan pemerintah masih menyiapkan rincian sektor pekerjaan yang akan memperoleh BSU sehingga jumlah penerima akhir belum diumumkan.
Adapun Kemnaker menjadwalkan penyaluran BSU pada November–Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia, tapi tanggal pencairan serta daftar penerima final masih menunggu penyelesaian proses verifikasi.
