PravadaNews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berbicara tentang penyediaan makanan bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur dasar.
Salah satu wilayah yang menunjukkan tantangan tersebut adalah Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, yang berstatus sebagai daerah tertinggal.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia, dikutip Sabtu (8/8/2026), menunjukkan masyarakat Dogiyai masih menghadapi keterbatasan yang cukup serius.
Kondisi tersebut menjadi alasan kuat agar program pemenuhan gizi seperti MBG dapat diberikan dengan perhatian khusus dan dirancang sesuai karakteristik wilayah, terutama untuk menjangkau anak-anak sekolah serta kelompok masyarakat yang rentan terhadap persoalan gizi.
Data yang tersedia menunjukkan akses terhadap layanan kesehatan di Dogiyai masih sangat terbatas. Hanya 5,06 persen desa yang memiliki dokter, sedangkan desa yang mempunyai fasilitas kesehatan tercatat 37,97 persen. Kondisi tersebut menunjukkan tidak seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap pelayanan kesehatan dasar.
Persoalan tersebut semakin terlihat dari rendahnya cakupan imunisasi. Berdasarkan data, hanya 1,56 persen balita yang mendapatkan imunisasi lengkap.
Angka tersebut menjadi salah satu indikator penting yang menggambarkan besarnya tantangan pembangunan kesehatan dan perlindungan anak di wilayah tersebut.
Di sektor pendidikan, tantangan juga masih cukup besar. Tingkat partisipasi pendidikan jenjang SMP di Dogiyai tercatat 79,3 persen, sedangkan partisipasi pada jenjang SMA hanya 56,45 persen.
Artinya, hampir separuh penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas belum berpartisipasi dalam pendidikan.
Ketersediaan fasilitas pendidikan juga belum merata. Sebanyak 68,35 persen desa memiliki sekolah dasar (SD), tetapi hanya 12,66 persen desa yang mempunyai SMP. Sementara itu, desa yang mudah mencapai SMP hanya 34,18 persen.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program MBG. Penyediaan makanan bergizi bagi siswa di wilayah seperti Dogiyai tidak cukup hanya dengan menyiapkan menu yang memenuhi kebutuhan gizi.
Pemerintah juga perlu memastikan makanan dapat didistribusikan secara rutin ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah sulit dijangkau.
Tantangan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan. Data menunjukkan hanya 3,8 persen desa yang memiliki permukaan jalan utama berupa aspal.
Infrastruktur jalan yang terbatas berpotensi memengaruhi distribusi bahan pangan maupun makanan siap santap menuju sekolah dan permukiman masyarakat.
Kondisi akses terhadap kebutuhan dasar juga menjadi perhatian. Rumah tangga pengguna listrik tercatat hanya 12,98 persen, sedangkan rumah tangga yang menggunakan air bersih hanya 1,3 persen.
Rendahnya akses terhadap air bersih menjadi persoalan penting karena pemenuhan gizi tidak dapat dipisahkan dari kebersihan, sanitasi, dan pola hidup sehat.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa intervensi gizi di Dogiyai membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh.
Program MBG idealnya tidak hanya dipandang sebagai pemberian makanan gratis, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk memperkuat ekosistem kesehatan dan pendidikan anak.
Di sisi lain, keterbatasan akses informasi juga cukup mencolok. Penduduk yang menggunakan internet tercatat hanya 0,38 persen.
Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan digital yang sangat besar sekaligus menggambarkan tantangan dalam menyebarkan informasi mengenai kesehatan, pendidikan, pola asuh, serta pemenuhan gizi kepada masyarakat.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Penduduk yang bekerja di sektor nonpertanian hanya 3,01 persen, yang menunjukkan sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat masih bergantung pada sektor lainnya, terutama sektor berbasis sumber daya lokal.
Dengan berbagai keterbatasan tersebut, Dogiyai menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian khusus dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi.
Statusnya sebagai daerah tertinggal semakin memperkuat alasan agar intervensi pemerintah dilakukan secara afirmatif dan tidak disamakan dengan daerah yang memiliki akses infrastruktur dan layanan dasar lebih baik.
Program MBG juga harus memperhitungkan kondisi geografis dan infrastruktur lokal.
Mekanisme penyediaan makanan perlu disesuaikan dengan kemampuan distribusi di daerah, termasuk ketersediaan bahan pangan lokal, akses transportasi, fasilitas penyimpanan, air bersih, serta kapasitas satuan pelayanan pemenuhan gizi.
Penggunaan bahan pangan lokal dapat menjadi salah satu solusi. Selain membantu memastikan keberlanjutan pasokan makanan, pendekatan tersebut berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Petani, peternak, nelayan, maupun pelaku usaha lokal dapat dilibatkan dalam rantai pasok MBG sepanjang memenuhi standar keamanan dan kebutuhan gizi.
Dengan demikian, kehadiran MBG di Dogiyai tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.
Program tersebut dapat berjalan beriringan dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Data Dogiyai memberikan gambaran bahwa persoalan pembangunan di daerah tertinggal tidak dapat diselesaikan dengan satu program saja.
Namun, intervensi gizi melalui MBG dapat menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan anak-anak di wilayah terpencil tetap memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan asupan bergizi.
Pada akhirnya, semangat pemerataan MBG bukan sekadar memastikan setiap anak memperoleh makanan gratis, tetapi memastikan anak-anak yang paling membutuhkan justru tidak tertinggal dari program tersebut.
Bagi Dogiyai, perluasan akses MBG dapat menjadi investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang lebih sehat, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempersempit kesenjangan pembangunan antara wilayah terpencil dan daerah lainnya.
