PravadaNews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menyerap aspirasi dari partai politik (parpol) non-parlemen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
“Selain civil society, kampus, kita dalam menyusun draf rancangan RUU mau dengarkan dari partai-partai yang tidak masuk parlemen,” ujar Aria Bima.
Aria Bima mengatakan, penyerapan aspirasi ke parpol non parlemen akan dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Juga: DPR Usulkan Penyediaan Pojok Baca di Transit Gedung Parlemen
“Kita mau safari langsung dipimpin oleh Pak Wakil ketua DPR Pak Dasco bersama pimpinan Komisi II beserta poksi-poksi yang mewakili representatif dari fraksi yang ada,” jelas Aria Bima.
Aria menuturkan, DPR memandang sangat penting aspirasi dari parpol non parlemen untuk memperkaya perspektif.
Selain itu, Komisi II menilai perlu mendengarkan isu-isu krusial yang menjadi perhatian parpol non parlemen.
“Kita harus dengarkan masalah krusial, yaitu parliamentary threshold, presidential threshold, juga tentang Dapil serta batas kursi per Dapil,” ujar Aria Bima.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan, pembahas RUU Pemilu di internal fraksi belum menjadi prioritas utama.
“Kami masih fokus terhadap undang-undang yang menjadi prioritas yang terutama undang-undang yang berdampak dan khusus untuk memayungi sektor-sektor pembangunan saat ini,’ kata Bambang pekan lalu.
