PravadaNews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk kembali memperkuat program revitalisasi pasar rakyat serta pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya memperkokoh perekonomian kerakyatan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor perdagangan.
DPR menilai, kedua program tersebut merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah yang manfaatnya paling dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama para pedagang pasar tradisional dan pelaku UMKM di daerah.
Karena itu, revitalisasi pasar tidak hanya dipandang sebagai pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas pengelolaan, akses pembiayaan, penguatan kapasitas usaha, hingga perluasan akses pemasaran agar pasar rakyat tetap mampu bersaing dan UMKM semakin produktif serta menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
“Dulu masih mampu kita untuk melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat, membangun pasar-pasar di wilayah-wilayah tertentu dan tentu pada akhirnya ini membuat sektor perdagangan semakin meningkat,”ujar anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dikutip dari laman resmi dpr.go.id, Jumat (17/7/2026).
Tidak hanya itu pendampingan kepada UMKM juga sangat berkurang. Padahal sebelumnya Kementerian Perdagangan aktif menyelenggarakan sosialisasi di berbagai daerah mengenai peningkatan kapasitas UMKM, mulai dari tata cara ekspor hingga strategi agar produk lokal mampu diterima di pasar internasional.
“Paling tidak minimalnya ada sosialisasi lah. Dulu itu ada sosialisasi di daerah-daerah tentang bagaimana meningkatkan peran UMKM agar bisa diterima di pasar luar negeri, bahkan bagaimana tata cara kita bisa ekspor itu ada kok Pak Menteri,”jelas Herman.
Menurut Herman, saat ini masyarakat di daerah belum lagi merasakan program-program tersebut. Padahal, pendampingan yang berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa dirinya memiliki sekitar 3.000 pelaku UMKM binaan di daerah pemilihannya. Namun hingga kini, ia belum melihat adanya program Kementerian Perdagangan yang menyentuh langsung para pelaku usaha tersebut, termasuk dalam aspek digitalisasi UMKM.
“Saya juga punya binaan UMKM banyak Pak, saya punya 3.000 binaan UMKM di daerah pemilihan saya. Apakah pernah tersentuh sekarang? Enggak ada Pak. Digitalisasi mana digitalisasi?” tegas Herman.
Lebih lanjut Herman menilai, meskipun saat ini anggaran Kementerian Perdagangan terus merosot, bahkan saat ini hanya sekitar Rp1,5 triliun, namun Ia berharap agar program-program yang disusun menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap harus menjadi prioritas.
Dengan kata lain, keterbatasan anggaran tidak menghilangkan kehadiran pemerintah di tengah pedagang pasar maupun pelaku usaha kecil. Dukungan pemerintah tidak harus selalu dalam bentuk program besar, tetapi dapat diwujudkan melalui bantuan sederhana yang mampu meningkatkan kualitas usaha para pedagang kecil.
“Ayo dong Pak alokasikan anggaran yang benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat. Segmen mana sih yang dirasakan saat ini? Tukang serabi, tukang cilok, apa mereka merasakan? Dulu masih merasakan Pak, fasilitasi mereka jualan, gerobak-gerobak UMKM dari Kementerian Perdagangan itu masih ada dulu, sekarang gerobak pun sudah enggak ada,” pungkas Herman.
Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat dimanfaatkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha.
Direktur Utama Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO) Indonesia Doddy Akhmadsyah membaca KDMP sebagai pintu pasar bagi usaha kecil.
“Kami percaya bahwa Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi salah satu channel distribusi bagi UMKM, artinya, semakin banyak channel distribusi untuk UMKM, semakin baik,” ujar Doddy dalam Young on Top National Conference 2026 (YOTNC16) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thamrin Convention Hall, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Selama ini, banyak pelaku UMKM lebih dulu mencari pembeli lewat pasar yang sudah tersedia di sekitarnya. KDMP diposisikan sebagai tambahan ruang jual, terutama bagi wilayah yang belum memiliki akses ritel kuat.
Program tersebut berjalan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan 80.000 koperasi desa dan kelurahan sebagai jaringan ekonomi baru di tingkat lokal.
