PravadaNews – Ketidakpastian pembahasan dan pengesahan peraturan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu hingga saat ini telah memunculkan beragam komentar terhadap pemerintah dan DPR RI. Publik pun mempertanyakan sikap DPR RI yang tidak kunjung serius untuk merampungkan draft naskah RUU P...
PravadaNews – Pemerintah dinilai berpeluang untuk mengambil alih inisiatif penyusunan draf Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu setelah pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hingga saat ini terkesan mandek. Adapun langkah pengambilalihan ini dinilai sebagai t...
PravadaNews – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkua...
PravadaNews– Presiden Prabowo Subianto memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan akan diselesaikan pada 2026. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat peringatan May Day di kawasan Monumen Nasional, Jumat (1/5). “Kalau bisa tahun ini juga harus selesai dan UU itu harus ...
PravadaNews – Pemerintah masih menunggu rampungnya susunan draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang saat ini tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra men...
PravadaNews – Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengusulkan pembentukan lembaga baru yang secara khusus untuk menangani tata kelola data nasional. Usulan pembentukan lembaga baru itu akan didorong melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesi...
PravadaNews – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai soal pentingnya percepatan pengesahan peraturan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Firman itu menyebut percepatan regulasi ini dianggap krusial ...
PravadaNews – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memandang perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun dinilai masih sejalan secara prinsip, regulasi yang sudah berlaku hampir tiga dekade ini dianggap perlu dis...
PravadaNews – Akademisi hukum pidana dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Tarumanegara, Hery Firmansyah menekankan DPR RI untuk berhati-hati merumuskan pasal-pasal dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Sosok yang akrab disapa Hery itu mengingatkan pihak pem...
PravadaNews- Dewan Perwakilan Rakyat menyiapkan revisi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam rancangan yang diusulkan sebagai inisiatif DPR itu, karya jurnalistik akan mendapat perlindungan hak eksklusif sehingga penyaduran dan penyebaran ulang wajib disertai izin sert...
