PravadaNews – Greenpeace Indonesia menilai krisis iklim selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran semakin membebani kehidupan masyarakat, terutama kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi. Dampaknya tidak hanya berupa bencana ekologis, tetapi juga penurunan pendapatan, kenaikan harga pangan, hingga meningkatnya biaya hidup.
Temuan tersebut tertuang dalam riset terbaru Greenpeace Indonesia berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Laporan itu menunjukkan bahwa nelayan dan pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring serta pekerja lepas, termasuk kelompok yang paling terdampak krisis iklim.
Untuk menyuarakan persoalan tersebut, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai tanpa kekerasan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Aksi itu ditujukan untuk mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim yang dinilai mengancam kualitas hidup masyarakat.
Dalam aksi tersebut, sejumlah aktivis membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” diarahkan ke Istana Merdeka, sedangkan spanduk “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran HI.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan cuaca ekstrem dan bencana ekologis telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain mengancam keselamatan dan kesehatan, kondisi tersebut juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, serta mendorong kenaikan harga pangan.
Jeanny menilai kabut asap berkepanjangan menjadi salah satu contoh dampak krisis ekologis yang membebani masyarakat. Gangguan kesehatan dan aktivitas ekonomi sehari-hari menambah tekanan yang harus dihadapi warga di tengah kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan.
Menurut Jeanny, kondisi tersebut bertolak belakang dengan janji pemerintah untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Jeanny dikutip Rabu (21/10/2026).
Laporan Besok Harga Naik! memotret dampak krisis iklim terhadap kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa. Ketiga wilayah tersebut meliputi Jabodetabekjur atau Jakarta Raya, Cekungan Bandung atau Bandung Raya, serta Kartamantul atau Yogyakarta Raya.
Hasil riset menunjukkan dampak paling kuat dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan, dengan persentase 41 persen responden. Berikutnya, sebanyak 39 persen responden merasakan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen lainnya merasakan dampak pada akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa krisis iklim tidak hanya menjadi persoalan lingkungan. Dampaknya juga berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, turut menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026.
Atha mempertanyakan sejauh mana pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. Menurut Atha, pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya dibanggakan apabila masyarakat masih menanggung dampak eksploitasi lingkungan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
