PravadaNews.com – Pengisian kebutuhan terhadap 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2026.
Pemenuhan tersebut mencakup barang kebutuhan pokok dan sarana pendukung distribusi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, penyiapan operasional koperasi dilakukan secara bertahap. Namun, hingga akhir tahun 2026, ditargetkan 35.000 KDKMP sudah terisi barang dan beroperasi.
Zulkifli menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 29.000 koperasi yang masuk tahap penyiapan operasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 koperasi ditargetkan segera dilengkapi untuk mendukung kegiatan usaha.
“Nah, 29.000 itu, 8.000 hari-hari ini akan dilengkapi,” ujar Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Adapun kebutuhan yang disiapkan meliputi pupuk subsidi, gula, minyak goreng, dan gas LPG. Pemerintah juga memeriksa ketersediaan kendaraan operasional, seperti truk dan mobil pikap, untuk memastikan sarana tersebut benar-benar dapat digunakan.
“Dicek dulu, ada enggak mobil truk itu? Benar enggak, apa omon-omon aja? Ya, kalau ada truknya, benar enggak mobilnya hidup, apa baknya aja yang ada?” Kata Zulkifli.
Selain itu, KDKMP juga akan menjadi salah satu saluran distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog.
Pemerintah menyiapkan sekitar 1 juta ton beras SPHP untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga beras. Beras SPHP tersebut akan disalurkan melalui KDKMP tetapi saat ini masih menunggu penyelesaian administrasi dan pengecekan data penerima.
Namun, untuk memastikan kesiapan koperasi, pemerintah akan melakukan monitoring serentak mulai 15 Oktober 2026. Pemantauan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan sarana operasional, ketersediaan barang, serta berbagai kendala yang berpotensi menghambat kegiatan usaha.
Zulkifli menyebut, lebih dari 100 pejabat yang hadir dalam rapat koordinasi akan ditugaskan mengunjungi koperasi. Pemantauan di wilayah lain juga melibatkan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), gubernur, dan bupati.
“Selama 8 hari ini akan ngecek terus apa yang belum, apa yang sudah, ada yang sudah baik, ada yang belum, gitu. Agar terus disempurnakan,” kata Zulkifli Hasan.
Selain itu, juga akan ada posko pemantauan yang disiaplan untuk mengawasi perkembangan operasional koperasi selama satu bulan.
“Butuh leadership yang membantu ini. Memang saya kira ada setahun, dua tahun makanya masih (dipegang) Agrinas. Karena itu perlu juga penguatan-penguatan, bimbingan, arahan, sehingga bisa berjalan dengan baik dalam 1-2 tahun. Kalau dua tahun sudah bagus, tentu dia akan berjalan dengan sendirinya,” jelas Zulkifli Hasan.
Melalui monitoring dan pendampingan tersebut, Zulkifli Hasan berharap, berbagai kendala operasional dapat segera ditangani sehingga KDKMP dapat beroperasi secara bertahap dan mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai dasar percepatan operasional koperasi.
Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman mengatakan, regulasi tersebut menjadi dasar untuk mempercepat operasional sekaligus menjaga ketersediaan barang di gerai koperasi.
“Perpres tersebut menjadi landasan untuk mempercepat operasional KDKMP sekaligus memastikan setiap gerai mendapatkan pasokan barang secara berkelanjutan,” kata Dudung, Rabu (23/9/2026).
Untuk menjaga distribusi ini, Dudung mengusulkan pembentukan tim terpadu yang melibatkan Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyalur, dan lembaga terkait guna memastikan pasokan, ataupun pengendalian stok berjalan tanpa terputus.
