Pravadanews – Harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras, daging ayam ras, dan cabai rawit, menjadi sorotan pemerintah dalam menjaga stabilitas inflasi menjelang akhir tahun. Pasalnya, pergerakan harga ketiga komoditas tersebut ternyata diketahui memengaruhi inflasi pangan atau volatile food.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, inflasi pangan secara tahunan pada September 2026 dipengaruhi oleh pergerakan harga daging ayam ras, cabai rawit, dan beras. Kondisi ini memaksa pemerintah agar mengambil langkah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, ketersediaan produksi dalam negeri terhadap tiga komoditas tersebut dianggap masih memadai. Pasalnya, pada Proyeksi Neraca Pangan pemerintah, produksi beras diperkirakan surplus sebesar 3,56 juta ton.
Sementara itu, surplus produksi daging ayam ras mencapai 775.000 ton dan cabai rawit sebesar 638.500 ton.
“Tentu ini harus distabilisasi. Produksi daging ayam, cabai, dan beras dari peternak dan petani kita banyak. Indonesia pun tidak perlu impor, bahkan sudah mulai ekspor. Harga di produsen dan konsumen harus sama-sama baik,” ujar Amran dalam keterangannya, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Meskipun begitu, ketersediaan produksi tersebut masih perlu diikuti dengan penyaluran pasokan ke daerah yang mengalami gejolak harga. Oleh karena itu, pigaknya menyiapkan sejumlah instrumen stabilisasi dari tingkat produsen hingga konsumen.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga Oktober 2026, program tersebut telah dilaksanakan sebanyak 9.333 kali di 38 provinsi dan 453 kabupaten/kota sejak Januari 2026.
Jumlah jangkauan tersebut lebih luas dibandingkan pelaksanaan GPM sepanjang 2025 yang menyasar 385 kabupaten/kota.
Sementara itu, untuk menjaga stabilitas harga daging ayam ras, Bapanas dan Perum Bulog mengandalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Intervensi ini ditujukan untuk membantu peternak unggas dalam memperoleh bahan baku pakan sehingga biaya produksi dapat lebih terkendali.
Bapanas juga membuka peluang pemberian subsidi biaya angkut bagi daerah yang mengalami gejolak harga daging ayam. Dengan cara tersebut, Amran berharap dapat membantu distribusi pasokan dari daerah produsen ke wilayah yang membutuhkan.
Sementara itu, untuk komoditas cabai rawit, pihak pemerintah menyiapkan mobilisasi stok dari daerah surplus ke daerah defisit melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan mengatakan, subsidi angkutan dapat dimanfaatkan untuk memperluas distribusi pangan dari wilayah yang memiliki kelebihan pasokan ke daerah yang mengalami kekurangan.
“(Untuk) angkutan distribusi, kita bisa subsidi dari Bapanas, supaya penyerapan produksi dari tempat produsen yang lebih, bisa menyebar ke seluruh daerah,” kata Hermawan.
Dalam catatan Bapanas, realisasi FDP cabai rawit sepanjang 2026 mencapai 5.590 kilogram (kg). Rinciannya, sebanyak kg cabai rawit didistribusikan dari Enrekang, Sulawesi Selatan, ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta.
Selain itu, sebanyak 1.140 kg cabai rawit disalurkan ke Lombok Tengah dan 1.300 kg ke Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Untuk komoditas beras, pemerintah melakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui program SPHP. Bapanas telah memberikan penugasan tambahan kepada Bulog untuk menyalurkan 74,18 ribu ton beras SPHP dengan memanfaatkan sisa anggaran yang tersedia.
Tambahan penugasan tersebut dilakukan setelah Bulog menuntaskan penyaluran SPHP beras tahap pertama sebanyak 829 ribu ton pada 23 September 2026. Bapanas juga tengah memproses tambahan sekitar 125 ribu ton beras SPHP.
Melalui berbagai instrumen tersebut, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengendalikan pergerakan harga beras, daging ayam ras, dan cabai rawit agar inflasi pangan tetap berada dalam kisaran target 3-5 persen.
