PravadaNews – Perum Bulog mengakui belum mampu memenuhi seluruh permintaan beras premium di pasar nasional. Selain keterbatasan bahan baku, tingginya harga gabah yang rata-rata di atas Rp 8.000 per kilogram (kg) turut menjadi kendala dalam meningkatkan pasokan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, keterbatasan bahan baku menjadi salah satu faktor yang membuat pasokan beras premium terhambat. Selain itu, harga gabah saat ini juga relatif tinggi dengan rata-rata berada di atas Rp 8.000 per kg.
“Ya, karena bahan bakunya yang terbatas. Kemudian yang kedua, harga gabahnya yang sekarang cukup tinggi, rata-rata di atas Rp 8.000,” ujal Rizal dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Saat ini, kata Rizal, Bulog baru mampu memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan beras premium nasional. Meskipun begitu, pihaknya tetap akan mencari cara untuk meningkatkan kontribusi pasokan agar dapat memenuhi lebih banyak permintaan pasar.
Menurut Rizal, Bulog menargetkan pemenuhan kebutuhan beras premium dapat meningkat hingga 50 persen dalam waktu dekat. Upaya tersebut dilakukan melalui sejumlah terobosan untuk mengoptimalkan kemampuan pasokan perusahaan.
“Insyaallah dalam waktu dekat ini ada terobosan-terobosan baru sehingga yang biasanya Bulog hanya bisa mencapai 30 persen kebutuhan beras premium nasional bisa mencapai 50 persen dalam waktu dekat ini,” kata Rizal.
Diketahui, hingga saat ini Bulog telah menyalurkan sekitar 320.000 ton beras premium ke pasar nasional. Ke depan, perusahaan menargetkan volume penyaluran tersebut dapat meningkat menjadi 500.000 hingga 600.000 ton.
Lebih lanjut, Rizal mengatakan, permintaan beras dari pasar nasional, terutama ritel modern, masih cukup besar. Bahkan, permintaan dari segmen tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi Bulog melalui peningkatan pasokan.
Di sisi lain, Rizal menyebut, kondisi stok beras nasional saat ini masih mencukupi. Apalagi Rizal mengklaim, Indonesia memiliki stok beras tertinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.
Kondisi tersebut, kata Rizal, menjadi salah satu alasan Bulog optimistis kebutuhan pangan nasional dapat dipenuhi tanpa bergantung pada impor. Bulog juga menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan hasil produksi petani dalam negeri.
“Ini meyakinkan kepada publik nasional supaya tidak perlu bimbang dan ragu, stok tercukupi dan tidak perlu ada impor. Ya, saya tekankan tidak perlu ada impor,” kata Rizal.
Bulog, lanjut Rizal, akan terus berupaya menjaga ketersediaan pangan nasional sekaligus memastikan produk petani lokal tetap menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhan beras masyarakat.
Sementara itu, harga gabah di tingkat penggilingan yang mencapai Rp 7.500 -Rp 8.000 per kg menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena berpotensi mendorong kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir memperkirakan harga beras dapat mencapai Rp 15.000 – Rp 16.000 per kg apabila harga gabah di penggilingan berada pada kisaran tersebut.
Tomsi meminta Bulog memperkuat pengendalian harga beras menjelang akhir tahun agar kenaikan harga pangan tidak mendorong inflasi melebihi target 3,5 persen.
“Yang pertama, mendekati akhir tahun ini, kita harus betul-betul menjaga kenaikan harga beras supaya inflasi kita tidak lebih dari 3,5 persen, Pak. Karena komposisi harga beras itu cukup besar,” kata Tomsi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog Muhammad Wawan Hidayanto menyatakan pihaknya masih melakukan penyerapan gabah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani.
“Kami tetap menyerap gabah dengan harga Rp6.500. Kami masih mendapatkan gabah pada harga tersebut. Tentunya, kami juga menjaga agar harga gabah jangan sampai berada di bawah harga itu,” jelas Wawan.
Sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras, Bulog mencatat jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras turun dari 142 daerah pada pekan kelima Oktober menjadi 84 daerah pada pekan pertama November 2026.
Bulog juga telah menuntaskan penyaluran 828 ribu ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Selain itu, realisasi penyaluran tambahan alokasi SPHP mencapai sekitar 163 ribu ton dari total 200 ribu ton.
Penyaluran beras SPHP diprioritaskan ke daerah yang membutuhkan tambahan pasokan berdasarkan pemetaan kondisi harga dan distribusi, dengan kategori wilayah merah, kuning, dan hijau.
