PravadaNews – Pemerintah akan mengkaji ulang penentuan desil kelompok masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, data desil bersifat dinamis, sehingga dapat berubah-ubah.
Airlangga menjelaskan bahwa saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) sedang melakukan Sensus Ekonomi. Data dari hasil Sensus Ekonomi untuk mengavaluasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Airlangga mengatakan bahwa kebijakan bantuan sosial (bansos) menggunakan data terbaru dari DTSEN. Maka penentuan desil menggunakan data dari DTSEN.
Terkait dengan perubahan desil yang tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, kata Airlangga, menunggu data terbaru hasil Sensus Ekonomi yang dilakukan BPS.
“(Pengkajiannya) Itu kan di BPS, BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu aja sensus ekonominya,” jelas Airlangga, dikutip Senin (24/8/2026).
Sebelumnya, data desil beberapa hari belakangan ini menjadi persoalan. Apalagi, data desil tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah menggunakan data desil sebagai rujukan untuk menjalankan program.
Desil sendiri merupakan pembagian kelompok atau tingkat kesejahteraan keluarga dari 1-10. Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat kesejahteraan keluarga dibagi menjadi beberapa peringkat dan dilihat dari kondisi sosial ekonomi suatu keluarga.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, kelompok masyarakat berada di desil 1 tingkat kesejahteraannya relatif paling rendah. Sementara itu, kelompok masyarakat yang berada di desil 10, kondisi sosial ekonomianya relatif paling tinggi.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya beradasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,” jelas Amalia dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).
Maka dari itu, lanjut Amalia, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan. “Bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” kata Amalia.
