PravadaNews – Wacana pendidikan tinggi gratis dinilai belum bisa diterapkan di Indonesia tanpa memperhitungkan kondisi keuangan negara. Terutama untuk pendidikan tinggi seperti kuliah.
Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta rencana tersebut untuk terlebih dahulu dikaji dengan melihat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain kemampuan APBN, pemerintah dan DPR juga perlu mempertimbangkan seberapa besar manfaat kebijakan pendidikan tinggi gratis bagi masyarakat sebelum menentukan skema yang akan diterapkan.
“Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan APBN,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Adapun kebijakan pendidikan gratis saat ini sebenarnya telah diterapkan pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Sementara untuk jenjang pendidikan tinggi, menurut Puan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, terutama pada kondisi fiskal dan situasi globalnya.
“Jadi ya ke depannya kita lihat dulu dengan situasi global seperti ini dan bagaimana kekuatan APBN, ya kita akan lihat seperti apa,” kata Puan.
Meskipun begitu, Puan mengatakan, kebijakan yang nantinya diputuskan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta kepentingan negara.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan keinginannya agar biaya pendidikan di satuan pendidikan negeri dapat digratiskan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.
Rencana tersebut, kata Prabowo, akan dibahas lebih lanjut melalui rapat terbatas. Terlebih, pendidikan negeri harus dapat diakses anak-anak Indonesia tanpa terbebani biaya pendidikan.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo, Jumat (18/9/2026).
