PravadaNews – Diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintahan saat ini sangat penting untuk penguatan investasi dan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan di tengah ketidakpastian global.
Direktur Sumber Daya dan Industrialisasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Awidya Santikajaya mengatakan, diplomasi ekonomi kini diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional.
“Diplomasi ketahanan pangan menjadi salah satu poin penting dalam diplomasi ekonomi. Fokusnya adalah mendukung produksi nasional, meningkatkan investasi, dan memastikan investasi tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek,” kata Awidya dalam seminar nasional di Nice PIK 2, Tangerang, Kamis (18/6/2026).
Salah satu fokusnya adalah ketahanan pangan, termasuk investasi peternakan yang dapat memperkuat produksi susu segar dalam negeri
Menurut Awidya, sektor peternakan mendapat perhatian karena kebutuhan susu nasional masih banyak dipenuhi dari impor. Kondisi itu membuat pemerintah perlu mempercepat pengembangan industri susu segar melalui investasi, pelaku lokal, dan jejaring global.
Investasi yang didorong pemerintah tidak cukup hanya membawa modal ke peternakan sapi perah. Skema tersebut juga diharapkan membawa teknologi, memperkuat pelaku nasional, hingga membangun ekosistem produksi dalam jangka panjang.
Dalam beberapa bulan terakhir, Kemenlu memfasilitasi pertemuan dengan calon investor asing melalui rapat koordinasi dan business matching. Proses itu juga mencakup penyusunan paket insentif serta dokumen investasi bersama kementerian dan lembaga terkait.
Namun, komitmen investor belum otomatis berubah menjadi proyek karena kesiapan lahan masih perlu diperkuat.
“Salah satu persoalan utama adalah ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear, ini menjadi tantangan tersendiri,” tutur Awidya.
Kebutuhan lahan itu terlihat dalam penjajakan investor asal Vietnam untuk pengembangan peternakan sapi perah. Dari kebutuhan awal sekitar 10.000 hektare, lahan yang benar-benar siap baru sekitar 3.500 hektare.
Di sisi produksi, Kementerian Pertanian (Kementan) juga mendorong investasi untuk memperkuat sektor persusuan nasional. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan, pemerintah membuka ruang bagi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan populasi sapi perah.
Kementan menempatkan investasi sebagai pilihan karena negara tidak harus membeli seluruh sapi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Indonesia sudah bekerja sama dengan banyak negara, dari Australia, Brasil, New Zealand, Denmark dan negara-negara Eropa lainnya. Bentuknya investasi,” kata Sudaryono dalam keterangan resmi, Sabtu (6/6) lalu.
Sudaryono menyebut, pemerintah memberi kemudahan berusaha, perizinan, dan insentif agar investor mau menempatkan sapi perah di Indonesia. Dengan pasar MBG, investasi sapi perah memiliki pembeli yang jelas, tetapi realisasinya tetap membutuhkan lahan lebih siap dan dukungan daerah.
