Pravadanews – Pandemi Covid-19 menjadi pelajaran besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia, tentang pentingnya sistem kesehatan yang tangguh. Pemerintah berupaya memperkuat kapasitas deteksi dini, respons wabah, layanan kesehatan primer, serta kesiapan sumber daya manusia kesehatan.
Saat ini Indonesia tengah menjalankan enam pilar transformasi kesehatan yang mencakup layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan, SDM kesehatan, serta teknologi kesehatan. oleh karena itu kerja sama dengan WHO diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai standar global dan berbasis bukti ilmiah.
Bahkan, program kerja sama ini juga mendukung target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, terutama dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
Apalagi komitmen Joint Workplan Biennium 2026–2027 selaras dengan WHO 14th General Programme of Work (GPW-14), yang menekankan akses layanan kesehatan universal (UHC), perlindungan dari darurat kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: BPS Verifikasi Ulang 5,9 Juta Keluarga PBI BPJS Kesehatan
Melalui skema hibah tersebut, WHO memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, bantuan teknis, serta penyediaan barang dan jasa. Dukungan ini membantu percepatan implementasi program prioritas kesehatan nasional.
Intinya, latar belakang kerja sama ini adalah kebutuhan untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia secara menyeluruh, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan, serta memastikan program nasional sejalan dengan standar dan komitmen kesehatan global.
Berdasarkan latar belakang tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi menandatangani Grant Agreement dan Joint Workplan WHO Biennium 2026–2027 sebagai langkah strategis memperkuat pembangunan serta ketahanan sistem kesehatan nasional. Melalui kerja sama ini, WHO Indonesia mengucurkan dukungan pendanaan sebesar USD 14,8 juta dalam bentuk hibah uang, barang, dan jasa guna mendukung pelaksanaan program kesehatan yang selaras dengan agenda transformasi kesehatan nasional dan rencana pembangunan jangka menengah 2025–2029.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang selama ini terjalin erat antara Kementerian Kesehatan dan WHO. Menurutnya, dukungan WHO telah berkontribusi signifikan dalam penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan mutu layanan kesehatan, penguatan sistem ketahanan kesehatan, serta pengembangan kebijakan kesehatan berbasis bukti.
Baca juga: Polemik Data PBI BPJS Kesehatan Kurang Apik
“Penandatanganan Grant Agreement dan Joint Workplan Biennium 2026–2027 merupakan langkah strategis untuk memastikan kesinambungan dukungan WHO terhadap prioritas pembangunan kesehatan nasional,” ujar Kunta dikutip dari web resmi Kemenkes, Kamis (19/2/2026).
Menurut Kunta, kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem kesehatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Kunta juga menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Joint Workplan melalui koordinasi yang erat dengan seluruh unit teknis penerima hibah. Kunta juga berharap WHO terus memberikan dukungan teknis dan kebijakan, khususnya dalam penguatan kapasitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi program agar selaras dengan indikator kinerja utama Kementerian Kesehatan.
Dengan begitu, penandatanganan perjanjian ini diharapkan dapat mempercepat implementasi kegiatan yang telah disepakati serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, sekaligus mendukung pencapaian target kesehatan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan. (Nomo)
