PravadaNews – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai kepala daerah saat ini menghadapi tekanan yang lebih kompleks dibanding periode sebelumnya, seiring meningkatnya pengaruh dinamika global, perubahan kebijakan nasional, dan tuntutan publik di tingkat lokal.
“Tidak mudahnya jadi kepala daerah, bupati, wali kota atau gubernur. Ada tiga tantangan sekaligus yang saat ini dihadapi,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (6/5/2026).
Baca juga : Mendagri Larang Purnakada Berpolitik
Menurut Bima, tantangan pertama berasal dari faktor global yang berdampak langsung pada inflasi dan stabilitas ekonomi daerah. Kedua, perubahan kebijakan nasional yang menuntut respons cepat dari pemerintah daerah. Ketiga, kewajiban memenuhi janji politik sekaligus pelayanan publik kepada masyarakat.
Di tengah tekanan tersebut, Bima menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif melalui penerapan konsep statecraft dalam tata kelola pemerintahan. Bima menilai kepala daerah tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan.
“Cerdas saja tidak cukup kata Presiden kalau tidak terampil. Terampil itu secara teknis bisa cepat, tapi terampil belum tentu handal. Handal itu terpercaya,” ujar Bima.
Selain itu, Bima mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), seperti optimalisasi pengelolaan reklame, perbaikan sistem parkir, hingga kerja sama dengan sektor swasta.
Bima juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang berorientasi pada solusi konkret, bukan sekadar kerja sama formal kelembagaan.
“Kita ingin sinergi ini tidak hanya orientasinya pada kelembagaan formal, tetapi juga langsung pada isu-isu sektoral,” kata Bima.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin memaparkan inovasi daerahnya dalam menekan angka kemiskinan melalui program SITI HAWA LARI, yakni sistem integrasi ternak itik di lahan rawa dan lahan kering.
“Bantuan pembesaran itik tersebut ternyata cukup bagus untuk menambah pendapatan masyarakat,” ujar Muhidin.
