PravadaNews – Praktik penyimpangan beras program pemerintah diduga dilakukan dengan berbagai cara untuk mengubah identitas dan kemasan produk sebelum kembali dipasarkan. Salah satu modus yang diungkap yakni menggiling ulang beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), kemudian mengemasnya menggunakan karung berbeda.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, praktik tersebut menjadi salah satu bentuk penyimpangan dalam tata niaga beras yang tengah ditindak pemerintah. Pelaku diduga memanfaatkan beras SPHP untuk melakukan manipulasi produk demi memperoleh keuntungan.
Amran menjelaskan, salah satu modus yang dilakukan pelaku yakni membawa beras SPHP ke tempat penggilingan untuk diproses kembali. Setelah itu, beras dikemas ulang menggunakan karung dengan identitas berbeda.
Selain mengganti kemasan, pelaku juga diduga membongkar muatan beras di lokasi tersembunyi. Hal itu dilakukan untuk mengganti karung sekaligus mengubah identitas produk sebelum beras kembali diedarkan.
Pengungkapan modus tersebut menjadi bagian dari penindakan pemerintah terhadap praktik pengoplosan, manipulasi mutu, dan penyimpangan perdagangan beras.
Dalam pengusutan kasus pelanggaran perberasan, Amran mengungkapkan sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus yang melibatkan 15 merek beras.
“Kami umumkan sekarang ini ada 15 merek beras (yang melanggar), yang tersangka 13 dalam 8 kasus,” kata Amran di Kalibata, Jakarta, dikutip Senin (9/11/2026).
Amran menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku usaha yang mempermainkan komoditas pangan, terutama beras yang disubsidi oleh pemerintah.
Menurut Amran, penyimpangan terhadap komoditas tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat mengganggu tata niaga pangan dan upaya pemerintah menjaga stabilitas harga.
“Jangan mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu strategis, itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar maupun menengah jangan mempermainkan ini,” jelas Amran.
Dengan adanya kasus pengoplosan beras SPHP, para pelaku usaha diminta untuk mematuhi standar mutu dan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini termasuk penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menjaga kepentingan petani.
“Beras ini disubsidi pemerintah. Ada HET untuk menjaga konsumen dan HPP untuk menjaga petani. Dua-duanya kita jaga. Jangan ada yang mengambil keuntungan semena-mena. Pasti kami kejar dan kami tindak,” jelas Amran.
Amran menyebut, pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha hingga proses pidana. Ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan denda hingga Rp1,5 miliar juga dapat dikenakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
