PravadaNews – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan lima izin usaha pertambangan (IUP) yang diminta Presiden Prabowo Subianto untuk dievaluasi. Lima konsesi tersebut sebelumnya dilaporkan memiliki nilai cadangan mencapai Rp 5.400 triliun.
Bahlil mengatakan, lima IUP tersebut tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua. Namun, dia belum merinci seluruh lokasi konsesi yang dimaksud.
“Oh, itu ada di NTB. Kemudian ada juga di Papua. Ada beberapa daerah lagi, saya lupa. Tapi ada lima yang diminta untuk dievaluasi, ya,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Saat ditanya mengenai komoditas yang terkandung dalam lima IUP tersebut, Bahlil menyebut emas dan tembaga.
“Tembaga sama emas,” kata Bahlil.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dirinya mendapatkan laporan mengenai lima konsesi pertambangan yang memiliki cadangan terbukti dengan nilai mencapai Rp 5.400 triliun atau setara 300 miliar dollar AS.
Menurut Prabowo, nilai cadangan tersebut didasarkan pada studi yang menggunakan standar Joint Ore Reserves Committee (JORC). Prabowo menilai, besarnya potensi cadangan mineral tersebut perlu dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, Prabowo mengingatkan, agar tidak sembarangan memberikan izin konsesi pertambangan kepada perusahaan yang belum memiliki kemampuan untuk mengelolanya.
Salah satunya yang disoroti, yakni adanya konsesi pertambangan yang telah diberikan selama puluhan tahun, tetapi belum dikerjakan secara optimal. Maka dari itu, Prabowo meminta untuk menertibkan konsesi yang tidak dimanfaatkan.
Tidak hanya itu, bahkan Prabowo juga menginstruksikan agar izin perusahaan yang tidak melakukan aktivitas usaha selama lebih dari dua tahun, untuk segera dicabut.
“Lebih dari 2 tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!” kata Prabowo pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
