PravadaNews – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menurun dalam survei terbaru Poltracking Indonesia.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai penurunan tersebut merupakan hal yang wajar.
Ujang mengatakan pemerintah masih menghadapi sejumlah persoalan yang perlu segera diselesaikan. Salah satunya berkaitan dengan program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Menurut Ujang, kedua program tersebut menjadi wajah pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah masyarakat. Karena itu, persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya turut memengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.
“Kalau saya sih melihat hal yang wajar ya, kalau saat ini kepuasan terhadap pemerintah turun. Karena memang kan ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah,” kata Ujang.
Ujang menilai, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dan Kopdes. Pembenahan harus dilakukan terhadap berbagai kekurangan agar kedua program tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ujang juga menyoroti pentingnya memastikan tidak terjadi praktik korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, isu dugaan korupsi dapat membuat masyarakat kecewa terhadap program yang sebenarnya memiliki tujuan baik.
“Kalau misalkan dua program ini yang menjadi wajah Presiden itu mampu diperbaiki, mampu katakanlah menjadi program yang bisa dinikmati oleh rakyat tanpa adanya korupsi, maka ya kepuasan presiden juga akan naik ke depan,” ujar Ujang.
Senada dengan perlunya pembenahan MBG, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan pemerintah perlu melakukan audit secara komprehensif terhadap pelaksanaan program tersebut. Audit itu dinilai perlu mencakup seluruh rantai pelaksanaan MBG dari hulu hingga hilir.
“MBG mungkin jangka panjang analisanya menguntungkan, tetapi perlu dipertimbangkan di mana terjadi titik-titik kelemahan dalam implementasi,” kata Hanta dalam paparannya melalui akun YouTube Poltracking TV yang dikutip Selasa (1/9/2026).
Ujang berpandangan penurunan tingkat kepuasan publik bukan sesuatu yang bersifat permanen. Menurutnya, tingkat kepuasan tersebut masih dapat kembali meningkat apabila pemerintah mampu memperbaiki persoalan yang menjadi sorotan masyarakat.
“Justru kalau posisi turun itu ya ke depannya bisa naik. Karena pemerintah ini kan bekerja, pemerintah ini kan tidak diam. Tahu mana yang harus dievaluasi,” katanya.
Selain membenahi program, Ujang juga meminta pemerintah memperbaiki komunikasi kepada masyarakat. Ujang menilai banyak program pemerintah yang telah dilakukan tidak tersampaikan dengan baik sehingga perhatian publik lebih banyak tertuju pada program yang tengah menghadapi persoalan.
“Sehingga program-program pemerintah yang banyak itu yang sudah banyak dilakukan kelihatannya tidak terinformasi ke masyarakat sehingga masyarakat melihatnya program-program yang bermasalah saja seperti tanda kutip MBG dan Kopdes,” ujarnya.
Menurut Ujang, pemerintah masih memiliki ruang untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat. Dia meminta berbagai kekurangan dalam pelaksanaan MBG dan Kopdes segera dievaluasi dan diperbaiki.
“Evaluasi mana yang kurang, mana yang salah, mana yang bolong ditambal. Diperbaiki agar masyarakat itu puas,” ujarnya.
Ujang menilai pemberantasan korupsi juga menjadi faktor penting dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik. Sebab, masyarakat akan kecewa apabila program yang dinilai baik justru dikaitkan dengan praktik korupsi.
“Karena bagaimanapun Pak Presiden selalu mendengung-dengungkan pemberantasan korupsi. Nah sekarang bagaimana di waktu yang tersisa ke depan, kebijakan seperti Kopdes dan MBG itu tidak ada korupsinya,” kata Ujang.
