PravadaNews – Kelangkaan beras premium yang sempat terjadi di ritel modern disebut sudah tertangani setelah Perusahaan Umum (Perum) Bulog kembali mengisi pasokan dan kondisi penjualan mulai stabil.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyampaikan hal itu saat ditanya mengenai hasil pengawasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terhadap persoalan beras premium di ritel modern.
Menurut Budi, masuknya pasokan Bulog membuat kondisi beras premium di jaringan ritel kembali stabil sehingga tidak ditemukan persoalan yang perlu disoroti saat ini.
“Sudah diisi oleh Bulog, ya, jadi di retail modern juga udah stabil. Saya pikir nggak ada masalahnya,” kata Budi di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Budi tidak merinci temuan pengawasan sebelumnya, tapi menekankan kondisi pasokan di ritel telah membaik setelah intervensi Bulog.
Selain persoalan pasokan, Budi mengakui harga beras sempat mengalami sedikit kenaikan sehingga pemerintah melakukan intervensi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Untuk beras memang ada sedikit kenaikan dan sudah dilakukan intervensi oleh Bulog melalui program SPHP,” ujar mantan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei tersebut.
Sebelumnya, Kemendag menyatakan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dilakukan bersama pemerintah daerah melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Jumat (2/10) menyebut stok beras tersedia, sedangkan keterbatasan beras premium di sebagian ritel modern berkaitan dengan pemerataan distribusi dari pusat distribusi menuju gerai.
“Beras aman, medium, apalagi. Premium penyaluran distribusinya yang kita jaga ketat. Penyalurannya sampai ke DC, kita tinggal kawal dari DC ke retail-retail,” tutir Sekretaris Utama Bapanas, Ito Hediarto dalam keterangan yang diterima.
Bapanas mencatat pasokan beras premium Bulog untuk ritel berada di kisaran 600 ton per hari, sedangkan distribusi dari pusat distribusi menuju setiap gerai masih terus dikawal agar pasokan lebih merata.
Pengawasan harga dan mutu beras juga tetap berjalan, termasuk di Jawa Tengah yang menghimpun 1.453 laporan hasil pemantauan hingga 29 September 2026 dengan 140 laporan berasal dari ritel modern.
