PravadaNews – Pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya diukur dari luasnya cakupan jaringan, tetapi juga dari kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz mendorong agar Kementerian Komunikasi dan Digitan optimalisasi infrastruktur digital BAKTI Komdigi untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi daerah.
Berdasarkan data yang diterima Komisi I DPR RI, jaringan 4G di Jawa Barat telah mencakup sekitar 97,79 persen wilayah dan menjangkau 99,98 persen populasi. Dari total 5.957 desa, sebanyak 5.873 desa tercatat telah memperoleh cakupan 4G secara penuh.
Baca Juga: Perkuat Teknologi Satelit Nasional untuk Konektivitas Digital
Meski cakupan jaringan relatif tinggi, Mahfudz menilai masih terdapat daerah yang belum memperoleh layanan secara optimal.
Persoalan tersebut tidak hanya dijumpai di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, tetapi juga pada wilayah yang secara geografis relatif dekat dengan pusat perkotaan.
“Ada daerah termarginalkan yang letaknya tidak terlalu jauh dari perkotaan, bahkan dari Jakarta, tetapi masih terdapat titik-titik yang blank. Seperti di daerah Pandeglang, saya kira ini juga perlu mendapat perhatian khusus,” kata Mahfudz dikutip Jumat (10/7/2026).
Sebelumnya, pemanfaatan teknologi satelit juga menjadi perhatian Komdigi dalam memperluas akses konektivitas digital di wilayah yang belum terjangkau jaringan darat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menjelaskan teknologi satelit menjadi pelengkap infrastruktur digital untuk memperluas akses komunikasi dan informasi.
“Tidak semua tempat bisa dibangun BTS karena topografinya tidak memungkinkan untuk dibangun BTS. Jadi coba diterobos dengan cara lain, misalnya pakai kabel serat optik, atau LEO saya kira menjadi salah satu solusi,” jelas Nezar Patria, dikutip Kamis (9/7/2026).
Selanjutnya, pemanfaatan teknologi satelit diarahkan untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan digital, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Infrastruktur tersebut juga digunakan sebagai jalur komunikasi alternatif ketika jaringan telekomunikasi darat mengalami gangguan akibat bencana.
