PravadaNews – Di tengah harga MinyaKita yang belum sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), persoalan baru kini muncul. Pasokan MinyaKita belum sepenuhnya menjangkau pasar rakyat.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sebanyak 90 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) komoditas MinyaKita pada pekan ketiga Agustus 2026, meningkat dari 87 kabupaten/kota pada pekan sebelumnya.
Kondisi ini menunjukkan persoalan MinyaKita tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tapi juga efektivitas distribusi agar pasokan sampai ke pasar rakyat sebagai titik utama pembelian masyarakat.
Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra mengatakan, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi bersama Perum Bulog dan ID Food untuk memastikan pengisian MinyaKita berjalan secara konsisten di pasar rakyat.
Menurutnya, kegiatan pasar murah maupun Gerakan Pangan Murah perlu dilakukan setelah ketersediaan MinyaKita di pasar rakyat terpenuhi agar distribusi tetap tercatat dalam pemantauan pemerintah.
“Yang kami pantau adalah pasar rakyat. Jadi akan menjadi tidak terpantau atau tidak teridentifikasi ketersediaan pasokan dan juga harganya,” ujar Nawandaru dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (24/8/2026).
Distribusi MinyaKita, jelas Nawandaru, tetap dapat diperluas ke pasar rakyat lainnya, tapi pemerintah ingin memastikan pasokan lebih banyak masuk kepada pedagang yang menjual langsung kepada masyarakat.
“Poin penting yang kami sampaikan yaitu isi dulu pasokannya di pasar-pasar rakyat. Jangan sampai lebih banyak mengisi ke mitra-mitra atau pedagang yang berjualan di luar pasar,” lanjut Nawandaru.
Berdasarkan pemantauan Kemendag per Jumat (21/8), harga rata-rata MinyaKita tercatat Rp15.865 per liter atau masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Selisih harga itu membuat pemerintah terus mendorong perbaikan jalur distribusi agar MinyaKita tetap menjadi pilihan minyak goreng yang terjangkau.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mendorong agar penyaluran MinyaKita lebih dioptimalkan melalui pasar rakyat.
“Untuk SPHP, baik itu beras medium maupun Minyakita, harus dioptimalkan di pasar-pasar. Ini juga sebagaimana surat Bapak Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan ke Bulog bahwa utamakan intervensinya itu di pasar,” ungkap Ketut, dikutip Kamis (27/8).
Distribusi MinyaKita yang langsung menyasar pasar rakyat, lanjutnya, dapat membantu masyarakat memperoleh minyak goreng sesuai harga yang ditetapkan. Sebaliknya, apabila pasokan tidak tersedia di titik transaksi utama, kondisi ini dapat memengaruhi kestabilan harga di tingkat konsumen.
Hal itu membuat tantangan MinyaKita kini bukan hanya memastikan jumlah pasokan tersedia, tapi juga memastikan kebijakan distribusi mampu membawa minyak goreng rakyat secara konsisten hingga pasar yang menjadi tempat masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari.
