PravadaNews – Pasokan MinyaKita belum dikirim secara rutin dari produsen ke sejumlah wilayah Indonesia Timur di tengah upaya pemerintah menjaga ketersediaan minyak goreng rakyat.
Hal ini diungkapkan Kantor Staf Presiden (KSP) yang mencatat persoalan tersebut setelah rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga pada Jumat (2/10/2026) membahas distribusi antardaerah, kelancaran logistik, pengendalian harga, hingga pengawasan tata niaga.
Tenaga Ahli Utama KSP, Farhan Isma Putra, menjelaskan kelancaran distribusi pangan juga bergantung pada biaya logistik, gudang, kontainer, bahan bakar, waktu perjalanan, mutu produk, serta pembayaran.
“Beberapa komoditas yang disorot pada Rakor kedua adalah Minyakita. Pengiriman dari produsen ke Indonesia Timur belum berlangsung rutin. Ketidakrutinan pengiriman juga menjadi perhatian di Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga,” kata Farhan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (5/10).
Kondisi itu membuat pemerataan pasokan perlu disesuaikan dengan lokasi produksi, kebutuhan daerah, waktu ketersediaan, ataupun kemampuan distribusi ke wilayah tujuan.
Untuk menjaga pasokan MinyaKita, Farhan menyebut Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai mencari pola distribusi yang melibatkan pelaku usaha di daerah.
“Kemendag telah berkoordinasi dengan produsen dan menjajaki kerja sama dengan BUMD sebagai pembeli, penampung, sekaligus distributor untuk menjaga kesinambungan pasokan,” ujar Farhan.
Persoalan serupa sebelumnya terjadi di Natuna, Kepulauan Riau, ketika biaya distribusi MinyaKita hanya ditanggung sampai Tanjungpinang sehingga pengiriman lanjutan menuju kabupaten kepulauan tersebut membutuhkan biaya tambahan.
“Kemarin kita mendapatkan informasi bahwa Minyak Kita tidak bisa sampai ke Natuna. Pemerintah hanya menanggung sampai Tanjungpinang,” ucap Bupati Natuna, Cen Sui Lan dalam keterangannya, Rabu (23/9).
Pemerintah Kabupaten Natuna kemudian berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait hingga distribusi dapat kembali dilakukan, termasuk kedatangan lima kontainer berisi sekitar 96.252 liter MinyaKita dengan pengiriman berikutnya direncanakan dalam jumlah yang sama.
Selanjutnya Pemkab Natuna menyatakan pengawasan terhadap ketersediaan, distribusi, maupun harga MinyaKita tetap dilakukan agar pasokan yang telah masuk dapat menjangkau masyarakat.
Sementara itu, pantauan redaksi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pekanbaru pada Selasa (6/10) pukul 19.00 WIB mencatat harga rata-rata MinyaKita Rp16.291 per liter, dengan harga tertinggi Rp18.000 di Pasar Palapa dan terendah Rp15.700 di sejumlah pasar.
Pada tanggal yang sama, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencatat harga MinyaKita rata-rata Rp15.829 per liter.
