PravadaNews – Praktik pertambangan ilegal dan penyelundupan komoditas tambang kembali menjadi sorotan pemerintah.
Di tengah upaya menertibkan aktivitas tambang yang merugikan negara, Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus pada persoalan penyelundupan timah di Pulau Bangka yang dinilai turut memengaruhi kinerja perusahaan tambang negara, PT Timah.
Penertiban tambang ilegal dan pemberantasan penyelundupan menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga kekayaan sumber daya alam agar tidak terus mengalir melalui jalur ilegal.
Presiden menegaskan upaya tersebut penting untuk memastikan hasil kekayaan alam Indonesia dapat kembali memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
Sorotan terhadap timah di Bangka sekaligus membuka kembali persoalan panjang tata kelola komoditas tambang yang memiliki nilai ekonomi besar, namun masih menghadapi tantangan dari aktivitas ilegal dan praktik penyelundupan.
“Di Pulau Bangka penyelundupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi masih ada yang lolos, tapi kita sudah tertibkan dengan keras. PT Timah yang selama ini rugi dalam satu tahun keuntungannya naik 900 persen dalam satu tahun,” tutur Prabowo dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Presiden menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras Satgas PKH bersama berbagai lembaga negara lainnya.
Kepala Negara juga menyoroti upaya Bea Cukai dalam membongkar praktik penyelundupan bernilai triliunan rupiah serta pemberantasan jaringan narkotika yang terus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
Presiden Prabowo juga menegaskan, pemerintah tidak akan berhenti melakukan pembenahan dan penertiban.
Kepala Negara turut mendorong perusahaan-perusahaan negara untuk terus memperbaiki tata kelola dan membersihkan diri dari berbagai praktik yang merugikan negara.
“Yang tidak mau membersihkan diri, tunggu waktunya saja karena kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu,” tegas Presiden.
Bagi Presiden, keberhasilan menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan dan menertibkan tambang ilegal bukan hanya menyangkut penyelamatan aset negara saat ini, tetapi juga menjaga kekayaan bangsa bagi generasi mendatang.
Kekayaan negara yang berhasil diselamatkan, menurut Presiden, dapat memperbesar kemampuan pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
“Kita akan punya dana untuk menaikkan gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar. Kita punya uang untuk bangun rumah, kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi, kita punya uang untuk menghadapi kebakaran-kebakaran hutan,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo pun menyebut kerja Satgas PKH selama dua tahun telah memberikan kontribusi besar bagi negara dengan nilai yang berhasil dikembalikan mencapai Rp52 triliun.
Atas capaian tersebut, Presiden meminta pimpinan Satgas PKH memberikan penghargaan kepada personel yang menunjukkan kinerja dan prestasi.
“Saya ingin yang berprestasi harus segera naik pangkat, harus diberi promosi, harus diberi bintang kehormatan. Itulah cara bernegara. Yang maling, kejar, tangkap. Yang baik, ya, dipromosikan,” tegas Presiden.
