PravadaNews – Kabupaten Nduga di Provinsi Papua Pegunungan masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dasar.
Berstatus sebagai daerah sangat tertinggal, berbagai indikator menunjukkan rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga teknologi informasi.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia, dikutip Minggu (12/7/2026), di sektor pendidikan, angka partisipasi sekolah masih jauh dari ideal.
Partisipasi jenjang SMP tercatat hanya 46,26 persen, sementara pada jenjang SMA turun drastis menjadi 22,40 persen. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya ketersediaan fasilitas pendidikan di tingkat desa. Hanya 10,89 persen desa yang memiliki sekolah dasar (SD), sedangkan desa yang memiliki sekolah menengah pertama (SMP) hanya 3,23 persen.
Keterbatasan infrastruktur pendidikan juga tercermin dari tingkat kemudahan masyarakat menjangkau sekolah. Hanya 37,10 persen desa yang memiliki akses mudah menuju SMP, sehingga banyak anak harus menempuh perjalanan jauh untuk melanjutkan pendidikan.
Di bidang kesehatan, situasinya tidak kalah memprihatinkan. Desa yang memiliki dokter hanya mencapai 1,61 persen, sementara desa yang memiliki fasilitas kesehatan (faskes) sebesar 10,48 persen. Meski demikian, sekitar 62,90 persen desa dinilai memiliki akses yang relatif mudah menuju fasilitas kesehatan.
Rendahnya akses layanan kesehatan berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat. Cakupan balita yang memperoleh imunisasi lengkap baru mencapai 19,53 persen, sedangkan persalinan oleh perempuan usia 15–49 tahun yang ditolong tenaga kesehatan dalam dua tahun terakhir hanya 12,30 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya jangkauan pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut, terutama bagi ibu dan anak yang menjadi kelompok paling rentan.
Dari sisi transformasi digital, Kabupaten Nduga juga masih tertinggal jauh. Persentase penduduk yang menggunakan internet hanya 0,63 persen, menjadi salah satu yang terendah di Indonesia. Penggunaan telepon di tingkat rumah tangga juga masih rendah, yakni 20,07 persen.
Keterbatasan infrastruktur dasar turut terlihat dari akses listrik dan air bersih. Rumah tangga yang telah menikmati aliran listrik baru mencapai 42,91 persen, sedangkan rumah tangga yang menggunakan air bersih hanya 0,29 persen, menggambarkan masih minimnya layanan air layak bagi masyarakat.
Di sektor ekonomi, struktur lapangan kerja masih sangat bergantung pada sektor primer. Penduduk yang bekerja di sektor nonpertanian hanya 0,28 persen, sementara proporsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan nonmakanan tercatat 40,01 persen, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah.
Infrastruktur transportasi juga menjadi tantangan besar. Hanya 3,63 persen desa yang memiliki jalan utama beraspal, sehingga mobilitas masyarakat maupun distribusi barang dan layanan publik masih menghadapi berbagai kendala.
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Kabupaten Nduga mencatat kondisi sosial yang relatif kondusif. Sebanyak 94,76 persen desa tidak mengalami bencana, sementara 99,19 persen desa dilaporkan tidak mengalami konflik sosial.
Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Nduga masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan listrik dan air bersih, hingga perluasan konektivitas digital dinilai menjadi prioritas untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
