PravadaNews – Di tengah dinamika harga energi global, pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap terjaga hingga akhir 2026.
Tak hanya menahan kenaikan harga, pemerintah juga menjamin pasokan BBM nasional dalam kondisi aman guna menjaga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, BBM rata-rata masih standar nasional kecuali Pertalite, jadi rata-rata kondisi sekarang masih terbilang oke.
“Tapi pemerintahan berkomitmen untuk tiak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan,” ujar Bahlil dikutip Kamis (22/10/2026).
Komitmen pemerintah tersebut ditengah kenaikan harga minyak mentah dunia.
Menteri Bahlil mengatakan kenaikan harga minyak mentah dunia berdampak kepada anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (BBM).
Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi ini menjelaskan, saat ini harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) USD92 per barel, sementara asumsi ICP di APBN dipatok dengan harga USD 70 per barel.
Oleh sebab itu, pemerintah masih menganalisa dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia.
“Sekarang kita lagi perhitungkan adalah harga ICP global yang naik terus karena begitu harga ICP GLOBAL naik terus akan kemungkinan besar menambah top up subsidi. Kita tagetkan kalau begini terus mungkin di bawah 100 dolar per barel, jadi relatif oke untuk BBM subsidi tidak ada kenaikan,” tegas Bahlil.
Sebelumnya, Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto mengatakan, kebijakan pemerintah BBM bersubsidi merupakan merupakan langkah penting untuk melindungi daya beli masyarakat.
Menurut Septian, harus diimbangi dengan kebijakan fiskal yang terukur.
“Kami juga sampaikan kajian terkait dengan BBM. Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa langkah pemerintah untuk menjaga harga BBM bersubsidi ini sudah tepat, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat saat ini,” ujar Septian.
DEN turut menyapaikan usulan terkait sejumlah strategi fiskal yang dapat dilakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan dukungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Septian mengatakan strategi ini diarahkan untuk memastikan harga BBM bersubsidi tetap terjaga hingga akhir tahun, sekaligus menjaga agar pembiayaan kebijakan tersebut tetap berkelanjutan secara fiskal.
“Kami juga mendiskusikan beberapa strategi-strategi fiskal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan, dan juga dibantu Danantara. Tentu untuk memastikan bahwa harga BBM ini tetap bisa dijaga sampai akhir tahun dan fiskalnya juga tetap sustainable,” kata Septian.
