PravadaNews -Sorotan terhadap mangkraknya pembangunan Stadion Barombong di Kota Makassar kembali mencuat setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan memastikan akan meminta kejelasan terkait pihak atau pejabat yang bertanggung jawab atas proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Proyek pembangunan stadion yang digadang-gadang menjadi salah satu fasilitas olahraga terbesar di Sulawesi Selatan itu hingga kini belum juga rampung meski telah berjalan selama bertahun-tahun dan menyedot anggaran besar dari pemerintah.
Kondisi stadion yang terbengkalai memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat, terutama terkait penggunaan anggaran serta proses pembangunan yang dinilai tidak berjalan sesuai target.
Sejumlah pihak pun mendesak agar dilakukan audit menyeluruh guna mengetahui potensi kerugian negara maupun pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas terhentinya proyek tersebut.
Staf Humas Kantor Perwakilan BPKP Sulsel, Lukas mengatakan, pihaknya masih menunggu pejabat terkait yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persoalan tersebut.
Menurutnya, pejabat yang akan dimintai keterangan saat ini sedang menjalankan tugas kedinasan sehingga belum dapat memberikan informasi secara rinci kepada publik.
“Pejabat yang terkait sedang penugasan, jadi belum bisa saya sampaikan,” jelas Lukas, dikutip Minggu (10/5/2026).
Meski demikian, BPKP Sulsel disebut tetap akan mendalami berbagai aspek yang berkaitan dengan pembangunan Stadion Barombong, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan proyek, hingga penggunaan anggaran yang telah digelontorkan selama ini. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan adanya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga mulai memberikan perhatian terhadap persoalan mangkraknya stadion tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi menyampaikan, pihaknya terlebih dahulu akan memastikan apakah telah terdapat laporan resmi ataupun pengaduan masyarakat yang masuk terkait proyek pembangunan Stadion Barombong.
Menurutnya, apabila terdapat laporan resmi yang memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti, maka Kejati Sulsel akan melakukan penelaahan lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mengawasi penggunaan anggaran negara serta menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan pemerintah.
“Apabila ada laporan atau pengaduan masyarakat, tentu akan kami tindak lanjuti,” ungkap Soetarmi pekan lalu.
Mangkraknya pembangunan Stadion Barombong sendiri telah lama menjadi perhatian publik karena proyek tersebut semula diharapkan menjadi pusat kegiatan olahraga berskala besar di Sulawesi Selatan.
Namun hingga kini, pembangunan stadion belum menunjukkan penyelesaian signifikan dan justru meninggalkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan bangunan, fasilitas yang terbengkalai, hingga dugaan pemborosan anggaran negara.
Sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas agar polemik pembangunan stadion tidak terus berlarut-larut.
Selain untuk menghindari potensi kerugian negara yang lebih besar, penyelesaian proyek tersebut juga dianggap penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik dan pelaksanaan proyek strategis daerah.
Sementara itu, salah satu Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI yang juga pemenang KWP Award 2026 Rudianto Lallo belum juga bersedia memberikan tanggapan soal permasalahan itu.
Padahal, persyartan Rudianto Lallo sebagai pemenang KWP Award 2026, salah satu indikatornya adalah Humanis dan Responsif. Namun, Ketika di mintai tanggapan dari wartawan soal permasalahan Stadion Barombong dia tidak Responsif. Lantas siapa yang memilih Rudianto Lallo sebagai pemenang KWP Award 2026? Hal itu patut dipertanyakan.
Yang lebih dahsyatnya lagi, Rudianto Lallo sempat memperjuangkan agar Stadion Barombong dapat berdiri di daerah asal dapilnya itu. Akan tertapi, sampai saat ini dia belum juga merespon persoalan Stadion Barombong yang terbengkalai itu.
Dengan begitu, masyarakat berharap Rudianto Lallo sebagai perwakilan rakyat di daerah dapilnya mau merespons permasalahan itu, agar mermasalahan ini bisa segera terselesaikan.
