PravadaNews – Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang terus diperluas pemerintah dinilai perlu dibarengi penguatan tata kelola untuk menjaga pasokan dan harga beras dalam jangka panjang.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai persoalan beras berkaitan dengan ketimpangan produksi antarwilayah karena terdapat daerah dengan hasil panen tinggi, sementara daerah lain memiliki tingkat produksi lebih rendah.
Dalam kondisi tersebut, menurutnya, pemerintah seharusnya berperan menyeimbangkan pasokan antara daerah surplus dan daerah yang kekurangan.
Selain distribusi, pengawasan pasar juga dinilai perlu berjalan karena pemerintah memiliki ruang untuk menindak penyimpangan harga maupun praktik penimbunan.
“Persoalan ini sifatnya jangka panjang, jadi seharusnya seluruh kebijakan yang ada memang harus diperkuat,” jelas Trubus saat dihubungi, dikutip Kamis (24/9/2026).
Penguatan kebijakan ini, bagi Trubus, perlu mencakup tata kelola pelayanan perberasan serta koordinasi antara Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sesuai kewenangan masing-masing.
Trubus juga menekankan perlunya pengawasan dan penegakan hukum berjalan bersama kebijakan stabilisasi karena masyarakat membutuhkan pasokan beras yang mencukupi, terutama ketika kebutuhan meningkat menjelang akhir tahun.
Sementara itu, Bapanas melaporkan realisasi penjualan beras SPHP per Senin (7/9) telah mencapai 758 ribu ton atau 91,55% dari alokasi awal sebesar 828 ribu ton sehingga pemerintah memutuskan menambah alokasi sebanyak 1 juta ton.
Bapanas menyebut tambahan tersebut diperlukan agar penyaluran beras dengan harga terjangkau tetap tersedia hingga akhir 2026.
Sejalan dengan penambahan SPHP, Bapanas meminta Perum Bulog memeratakan stok dengan memprioritaskan wilayah yang mengalami tekanan harga serta menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai penyangga menghadapi potensi gangguan produksi.
Diketahui, stok CBP yang dicatat Bapanas memiliki sekitar 4,6 juta ton per Jumat (18/9).
“Tentunya penugasan Bulog untuk pemerataan distribusi stok dan program SPHP, terutama ke wilayah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Kami terus berkoordinasi dengan Bulog untuk intervensi SPHP ke daerah yang teridentifikasi harga tinggi dan tentunya pemeliharaan stok CBP sebagai buffer strategis untuk menghadapi potensi gangguan produksi akibat El Nino,” ungkap Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Yusra Egayanti saat rapat koordinasi inflasi daerah, Minggu (20/9).
