PravadaNews – Di tengah ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,47% pada triwulan III-2026, Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Afaqa Hudaya menyoroti sektor pertanian yang hanya tumbuh 0,46% meski menjadi tempat bekerja puluhan juta orang.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 41,73 juta pekerja atau 28,20% dari total penduduk bekerja pada Agustus 2026. Namun, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 13,46% pada triwulan III-2026.
Menanggapi hal itu, Afaqa menilai pertumbuhan ekonomi nasional belum merata, terutama bagi pekerja sektor pertanian yang banyak berada di wilayah perdesaan.
“Kalau angka nasional bisa terlihat kuat, sementara pendapatan jutaan keluarga petani, buruh tani, atau bahkan nelayan itu nyaris tidak bergerak, maka kalau boleh saya katakan di sini, pertumbuhan untuk mereka yang bekerja di sektor pertanian ini belum inklusif,” ungkap Afaqa, Minggu (7/11/2026).
Afaqa menjelaskan, pertumbuhan sektor pertanian terus melambat sepanjang 2026, dari 4,97% pada triwulan pertama menjadi 3,80% pada triwulan kedua, sebelum turun ke 0,46% pada triwulan ketiga.
Perlambatan tersebut, menurut Afaqa, turut dipengaruhi penyusutan luas panen padi setelah berakhirnya panen raya pada awal tahun. Kondisi ini menekan kinerja subsektor tanaman pangan.
Selain pertumbuhan yang melambat, Afaqa menyoroti rendahnya produktivitas pekerja pertanian. Berdasarkan perbandingan jumlah pekerja dan kontribusi terhadap PDB, produktivitas per pekerja diperkirakan hanya sekitar separuh rata-rata nasional.
Meski perhitungan itu belum memperhitungkan jam kerja, Afaqa melihat perbedaan produktivitas tersebut menunjukkan kesenjangan antara sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya.
“Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kesenjangannya sangat jelas. Di sini persoalan kualitas pertumbuhan kita,” ujar Peneliti INDEF ini.
Karena itu, Afaqa mengingatkan pemerintah agar manfaat hilirisasi pertanian tidak hanya dinikmati industri pengolahan. Petani sebagai pemasok bahan baku juga perlu memperoleh bagian dari nilai tambah yang dihasilkan.
Di sisi lain, BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2026 meningkat 1,13% menjadi 132,60. Kenaikan tersebut menunjukkan perbaikan daya tukar hasil pertanian, tapi tidak secara langsung menggambarkan pendapatan setiap petani maupun buruh tani.
Dalam kesempatan lain, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan penguatan sektor perkebunan harus memberikan manfaat bagi petani, termasuk melalui peningkatan produktivitas dan perbaikan tata kelola.
“Pesan yang ingin kami sampaikan itu adalah ketahanan ekonomi nasional itu harus berujung pada kesejahteraan petani,” ucap Dradjad dalam International Conference and Expo on Palm Oil and Others 2026, Kamis (5/11).
Salah satu kebijakan yang didorong pemerintah yakni penguatan pembiayaan melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan. Aturan ini memperluas cakupan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dari kelapa sawit ke komoditas kakao dan kelapa.
Dukungan itu mencakup peremajaan tanaman, pengembangan kemampuan petani, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan. Pemerintah juga mendorong penguatan infrastruktur pascapanen dan akses pasar agar peningkatan nilai tambah komoditas turut memberikan manfaat ekonomi bagi petani.














