PravadaNews – Pemerintah meminta perusahaan pertambangan untuk turut terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Salah satu kontribusi yang diharapkan yakni pembangunan sumur bor untuk membasahi kawasan gambut yang rawan terbakar, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan TengahÂ
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pemerintah telah menetapkan tiga lokasi prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Ketiga lokasi tersebut, yakni Talawang Raya dan Sabaru di Kota Palangka Raya serta kawasan Tanjung Taruna hingga Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau.
Dari ketiga lokasi tersebut, penanganan di Talawang Raya dan Sabaru dengan luas masing-masing 362 hektare dan 312 hektare telah melibatkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).
Sementara itu, pemerintah berharap perusahaan pertambangan dapat mengambil peran dalam penanganan kawasan gambut di Pulang Pisau yang memiliki luas sekitar 9.698 hektare.
“Kami mohon izin pada kesempatan perdana rapat dengan teman-teman dari unit usaha pertambangan untuk kemudian mengharapkan Kabupaten Pulang Pisau ini terutama di ruas Jalan Taruna sampai Tumbang Nusa ini bisa ditangani oleh teman-teman dari unit asosiasi tambang,” kata Hanif di Hotel Santika Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2026).
Hanif menjelaskan, salah satu upaya yang direncanakan, yakni pembangunan sumur bor berdiameter 4 inci. Harapannya agar menjadi sumber air permanen untuk membasahi lahan gambut yang rawan mengalami kekeringan.
Rencana pembangunan sumur bor tersebut juga sudah dirancang di sepanjang jalan dari Tanjung Taruna hingga Tumbang Nusa dengan jarak sekitar 50 meter antartitik.
“Kalau sumur bor yang di Talawang Raya tadi dengan diameter 1,5 inci, maka di daerah ini kita harapkan yang diameter 4 inci. Kenapa 4 inci? Nanti kita akan lakukan eksploitasi air secara permanen, stasioner,” jelas Hanif.
Selain pembangunan sumur bor, pihaknya juga merencanakan pipanisasi dari Sungai Kahayan menuju kawasan Tumbang Nusa. Jaringan pipa tersebut diperkirakan memiliki panjang sekitar 7 kilometer untuk kebutuhan pembasahan lahan gambut.
Hanif menyebut, pemerintah juga tengah melakukan normalisasi Kanal Kameloh sepanjang 10 kilometer dari Sungai Kahayan menuju Sungai Sebangau. Tujuannya untuk meningkatkan ketersediaan air di kawasan sekitar sehingga risiko kebakaran dapat ditekan.
Adapun rencana penanganan di Pulang Pisau akan dibahas lebih lanjut bersama asosiasi perusahaan pertambangan, termasuk Indonesian Mining Association (IMA) dan Asosiasi Pertambangan Indonesia.
“Kami akan mengundang khusus untuk berdiskusi secara teknis lebih lanjut. Tentu tidak bisa selesai dalam satu kali meeting, kita akan berdiskusi lebih lanjut,” kata Hanif.
Hanif berharap, keterlibatan perusahaan pertambangan dapat segera ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis agar penanganan karhutla di Pulang Pisau dapat berjalan lebih optimal.
