PravadaNews – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku sepakat dengan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus terkait tidak ada istilah oposisi di dalam sistem presidensial Indonesia.
Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Jazilul itu menyebut keberagaman yang turut mengakar sebagai ciri budaya bangsa harus tetap melekat dalam sistem politik di Indonesia.
Jazilul berpendapat semestinya untuk menghadapi situasi hari ini ditengah keterbatasan ekonomi dibutuhkan kebersamaan berjuang untuk membangun bangsa meski masih ada jurang pembatas antara eksekutif dan legislatif.
“Ya bagus saja, nggak ada masalah. Yang jelas di dalam apa namanya praktik politik kita ini kan juga tidak dikenal, saya paham betul tidak ada oposisi. Itu nggak ada di konstitusi. Tapi juga tidak ada partai penyeimbang. Nggak dikenal di sistem kita,” kata Jazilul dikutip Selasa (23/6/2026).
Di sisi lain, Jazilul menekankan pentingnya membangun semangat gotong royong dalam membangun bangsa meski berbeda warna dan pandangan.
Jazilul menilai, sejauh ini Presiden Prabowo Subianto juga sedang melakukan upaya-upaya strategi untuk membangun bangsa dan mewujudkan program kerja di pemerintahannya.
Jazilul menegaskan, situasi hari ini sangat dibutuhkan kekompakan antara satu sama lain baik internal legislatif parlemen dengan pusat agar sama-sama berjuang demi mewujudkan seluruh kepentingan masyarakat.
“Oleh sebab itu menurut saya yang penting kita jaga kebersamaan, kekompakan di manapun posisinya. Nah jadi kita tidak sedang berpolemik,” kata Jazilul
“Jadi Ini hanya menyampaikan pesan bahwa Presiden Prabowo, pemerintah sedang berjuang keras untuk menuntaskan dan mewujudkan visi dan misinya. Itu saja,” terang Jazilul.
Sementara itu, Jazilul juga turut meminta seluruh partai politik di Indonesia baik di parlemen, pusat maupun diluar kekuasaan untuk sama sama memberikan kritik dan masukan yang solutif terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Jazilul, keberhasilan sebuah negara bisa dilihat dari semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi dan geografis.
“Dan kepada seluruh kader partai, politisi, kita semua tentu boleh saja menyampaikan pendapatnya
Tapi yang lebih penting dari itu adalah soliditas dan kekompakan karena menghadapi tantangan yang berat ini membutuhkan siapapun, pihak mana pun, publik, partai politik, organisasi kemasyarakatan, semuanya, mahasiswa, membutuhkan itu,” sambungnya.
Jazilul menepis kabar mengenai saling lempar kritik antara partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dengan PDIP.
Jazilul menegaskan pemerintah, presiden, dan DPR hingga saat ini membutuhkan kekompakan serta ketegasan dalam bersikap.
“Wah saya tidak tahu kalau soal itu ya, tetapi setidaknya kita tahu semua bahwa pemerintah, Presiden, DPR, itu butuh soliditas dan kekompakan dan tegas sikapnya. Kira-kira begitu, hanya itu saja,” ungkap Jazilul.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai sikap posisi partai politik tertentu, Jazilul mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut karena setiap partai memiliki kewenangan masing-masing.
Jazilul menambahkan, sebagai partai pendukung pemerintahan pihaknya hanya berusaha untuk menjaga ritme konstelasi politik nasional berjalan dengan kondusif.
“Ya saya nggak tahu soal itu karena partainya kan masing-masing. Saya bukan koordinator juga, saya bukan koordinator saya nggak paham soal itu. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan saya. Saya pikir itu,” tutup Jazilul.
Aksi saling kritik terjadi antara sejumlah kader dari partai politik pro pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Aksi saling kritik tersebut muncul berawal dari pernyataan sejumlah kader partai pro pemerintah yang meminta PDIP menunjukan sikap politiknya secara nyata mengenai konstelasi geopolitik nasional.
Sejumlah kader partai politik pro pemerintah itu juga menanyakan langsung terkait sikap PDIP soal kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo apakah mendukung atau tidak.
Menyikapi kritik itu, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus menegaskan pihaknya akan terus bekerja untuk menjalani fungsi pengawasan soal kebijakan-kebijakan pemerintah terutama yang tidak berpihak ke rakyat.
Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Deddy itu mengaku sebagai legislatif pihaknya akan terus melakukan kontrol dan juga pengawasan terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah.
Deddy menekankan, sebagai salah satu fraksi di parlemen, PDIP akan bertindak objektif untuk mengawal kebijakan pemerintah dan tetap mengedepankan budaya kritis.
“Saya tegaskan bahwa fungsi DPR bukan hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga menjalankan pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan kekuasaan,” kata Deddy dalam keterangannya, dikutip Senin (22/6/2026).
Anggota Komisi II DPR itu menilai, keberadaan DPR dalam lanskap kenegaraan sebetulnya berfungsi sebagai penyeimbang mengenai kebijakan-kebijakan eksekutif.
Menurut Deddy, kebijakan pusat yang tidak diawasi oleh legislatif berpotensi akan melahirkan poin yang kurang relevan dan terkesan satu pintu.
Dedy berpendapat, jika berlanjut kondisi ini juga ditengarai akan menimbulkan kembalinya sistem masa pemerintahan orde baru yang otoriter.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” terang Deddy.
Deddy menekankan, sebagai wakil rakyat sebaiknya tetap fokus saja menjalankan tugas dibandingkan sibuk mengurusi pemetaan antara relasi kuasa di dalam parlemen.
Deddy menambahkan, prinsipnya PDIP akan tetap bersikap tegak lurus untuk mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan menjadi penyeimbang di dalam parlemen secara konstruktif.
“PDI Perjuangan tegak pada pendirian kami: menjadi penyeimbang yang konstruktif, mengkritik dengan bertanggung jawab, dan tetap mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. Itu adalah amanah yang tidak akan kami tinggalkan,” tutup Deddy.
