PravadaNews – Penyediaan hunian layak tak hanya menjadi agenda pembangunan, tetapi juga peluang untuk memperkuat perekonomian nasional melalui kolaborasi lintas sektor.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun mengajak Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia serta para duta besar untuk mengambil bagian dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
Sebagai upaya memperluas kerja sama penyediaan hunian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menjelaskan, program bedah rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Pria yang akrab disapa Ara ini menyampaikan, program tersebut tidak hanya meningkatkan kelayakan hunian, tetapi juga mendorong peningkatan ekonomi keluarga dan kepastian kepemilikan tanah.
“Selain rumahnya dibedah menjadi layak huni, ekonominya ditingkatkan dengan KUR Perumahan dan PNM. Saya juga mengajak KADIN dan Duta Besar untuk ikut mendukung program ini,” kata Ara dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/11/2026).
Ara menjelaskan, pemerintah mengintegrasikan program bedah rumah dengan Kredit Program Perumahan (KPP)/KUR Perumahan dan kolaborasi bersama PNM.
Pemerintah, lanjutnya, juga menjalankan program satu juta sertipikat gratis untuk memberikan kepastian status kepemilikan tanah masyarakat.
“Kebijakan perumahan yang diinisiasi Presiden Prabowo untuk rakyat dan tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian. Tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas rumah, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga kepastian status kepemilikan tanah,” ucap Ara.
Selain program tersebut, pemerintah menghadirkan pembebasan BPHTB dan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan.
Pemerintah juga merencanakan perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi dari 20 tahun menjadi 40 tahun.
Ara turut mengundang para duta besar dan perwakilan negara sahabat menghadiri agenda peresmian rumah subsidi.
Sebanyak 71.000 rumah subsidi direncanakan diresmikan di Malang, Jawa Timur, pada 17 Desember 2026 mendatang.
Ara menegaskan, percepatan pembangunan perumahan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Menurut Ara, kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, dunia usaha, dan masyarakat dinilai penting.
Ara juga mencontohkan dukungan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Menurut Ara, kolaborasi tersebut dapat membantu penanganan kawasan permukiman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menteri PKP ini juga mendorong pengembangan generasi pengembang muda untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional.
“Untuk perumahan subsidi, Presiden Prabowo sangat menghargai apa yang sudah dicapai oleh pengembang muda,” ujar Ara.
Dalam forum tersebut, Kementerian PKP turut membahas akselerasi pembiayaan dan penguatan ekosistem UMKM konstruksi nasional.
Pembahasan mencakup Kredit Program Perumahan 2027, target rumah subsidi FLPP, serta rencana pelaksanaan akad massal.
Sementara itu, Waketum Koordinator Bidang Luar Negeri KADIN Indonesia James T Riady menyoroti potensi sektor perumahan.
Menurut James, pembangunan perumahan berskala besar berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 1,5 persen.
“Sektor perumahan juga memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap ratusan industri turunan. Mulai dari industri bahan bangunan, manufaktur, konstruksi, transportasi, hingga sektor perbankan dan pembiayaan,” ujar James.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia itu juga menyampaikan, KADIN Indonesia siap memperkuat diplomasi ekonomi dengan menjembatani pemerintah dan pelaku usaha bersama mitra internasional.
Peran tersebut diharapkan membuka peluang investasi luar negeri sekaligus mendukung pembangunan sektor perumahan nasional.
“Aktivitas tersebut dinilai mampu mendorong industrialisasi, meningkatkan investasi, serta menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. KADIN juga siap untuk mendorong kedutaan-kedutaan menjadi jembatan Indonesia untuk sumber-sumber di luar negeri,” kata James.
Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas internasional, Kementerian PKP berharap Program 3 Juta Rumah berjalan optimal.
Program tersebut diharapkan memperluas akses hunian layak sekaligus mendorong investasi, industri nasional, dan penciptaan lapangan kerja.
