PravadaNews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyoroti praktik normalisasi candaan yang merendahkan sebagai pintu masuk kekerasan berbasis verbal di ruang publik maupun tempat kerja. Otoritas daerah menilai pembiaran terhadap humor semacam ini memperkuat budaya yang tidak aman.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas PPAPP DKI Jakarta, Evi Lisa, mengatakan candaan yang menyinggung fisik, penampilan, atau seksualitas kerap dianggap lumrah, padahal berdampak serius bagi korban. “Kalau ada yang merasa tidak nyaman, maka itu bukan lagi sekadar bercanda,” kata Evi, (22/4/2026).
Baca juga : DPRD Minta Pemprov DKI Siaga Kemarau Panjang
Menurut Evi, normalisasi terjadi ketika lingkungan memilih diam atau bahkan ikut tertawa. Sikap tersebut, kata dia, bisa dianggap sebagai persetujuan tidak langsung terhadap perilaku yang merendahkan. “Bukan pada niat bercandanya tapi dampaknya. Candaan bisa bermasalah ketika mengobjektifikasi atau melecehkan tubuh atau penampilan seseorang,” ujarnya.
Evi menegaskan pentingnya peran individu untuk memutus rantai normalisasi, salah satunya dengan tidak merespons atau mengalihkan topik ketika menghadapi candaan yang tidak pantas. Selain itu, masyarakat juga didorong berani menyampaikan keberatan secara tegas namun tetap elegan.
Pemprov DKI turut mendorong pembentukan budaya kolektif di lingkungan kerja dan komunitas agar tidak memberi ruang bagi humor yang merendahkan. “Semua orang berhak merasa aman. Ini bisa diperkuat lewat nilai organisasi atau kode etik,” kata Evi.
Pendekatan edukasi dinilai lebih efektif dibandingkan mempermalukan pelaku. Banyak orang, menurut Evi, tidak menyadari bahwa candaan yang mereka lontarkan dapat menimbulkan rasa terintimidasi.
