PravadaNews – Nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan di pasar keuangan dan belum mampu kembali menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Kondisi ini mencerminkan masih kuatnya sentimen global yang membebani mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia, di tengah ketidakpastian ekonomi internasional dan pergerakan dolar AS yang tetap perkasa. Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (5/6/2026) pukul 14.59 WIB, kurs USD/IDR tercatat berada di level Rp18.036 per dolar AS, menunjukkan bahwa rupiah masih bertahan di zona pelemahan.
Posisi tersebut menjadi perhatian pelaku pasar dan pemerintah karena berpotensi memengaruhi stabilitas harga, biaya impor, hingga daya beli masyarakat apabila tekanan terhadap rupiah berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Merespons tekanan terhadap rupiah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan dua strategi utama yang disepakati bersama pemerintah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.
Perry mengatakan, langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing (portfolio inflows) kembali masuk ke Indonesia.
“Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Perry, saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip Minggu (7/6).
Menurut Perry, kenaikan suku bunga global telah memicu arus keluar modal dari pasar keuangan domestik, baik dari pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Karena itu, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter diperkuat untuk menarik kembali dana investor asing.
Strategi kedua yakni menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Dengan cara menaikkan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah.
“Sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah,” lanjut Perry.
Perry menjelaskan penguatan koordinasi itu memungkinkan operasi moneter dan kebijakan fiskal berjalan beriringan dalam menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Dua hal itu yang kami lakukan,” tutur Perry.
Perry kembali menegaskan BI dan pemerintah bakal terus memperkuat sinergi untuk menghadapi dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
“Saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sesuai dengan dinamika yang ada,” imbuh Perry.
