PravadaNews – Sejumlah platform akun media sosial dan media digital membantah keras pernyataan Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan (Bakom) RI, M. Qodari terkait kabar kerja sama penyebaran informasi dan program pemerintah.
Klarifikasi tersebut muncul sehari setelah Qodari resmi mengumumkan keterlibatan sejumlah media baru dalam forum bertajuk Indonesia New Media Forum (INMF).
Beberapa akun dan platform yang disebut dalam pernyataan Qodari menyatakan tidak pernah terlibat dalam kerja sama apapun dengan pemerintah maupun menghadiri pertemuan dengan Bakom RI pada Selasa, 6 Mei 2026.
Narasi Newsroom menjadi salah satu pihak yang pertama kali tegas memberikan bantahan. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Kamis, 7 Mei 2026,
Narasi menyatakan tidak tergabung dalam INMF dan tidak mengetahui adanya agenda kerja sama dengan Bakom.
“Narasi tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menghadiri pertemuan maupun jumpa pers terkait INMF dan Bakom,” demikian pernyataan akun @narasinewsroom.
Narasi juga menegaskan bahwa mereka merupakan perusahaan media yang terdaftar dan terverifikasi Dewan Pers.
Mereka menyebut operasional redaksi dijalankan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Bantahan serupa disampaikan akun Bapak2id. Lewat unggahan Instagram, mereka menyatakan tidak tergabung dalam INMF dan mengaku telah terkejut namanya disebut dalam narasi kerja sama dengan pemerintah.
“Kami sama sekali tidak terlibat, kaga hadir dan kaga ngarti soal itu,” tulis akun tersebut.
Sementara itu, akun edukasi finansial @ngomonginuang juga tegas menyatakan tidak pernah menerima undangan ataupun berkomunikasi dengan Bakom RI.
Mereka membantah klaim yang telah menyebut akun tersebut digandeng pemerintah.
“Klaim di berbagai media yang menyatakan bahwa Ngomongin Uang ‘digandeng’ ataupun menjadi ‘mitra’ pemerintah adalah tidak benar,” tulis akun itu di Instagram.
Sementara itu, akun NKSTHI memang mengakui tergabung dalam INMF, tetapi membantah adanya persetujuan kerja sama dengan pemerintah.
NKSTHI tegas menyatakan bahwa forum tersebut tidak pernah sama sekali resmi mendeklarasikan diri sebagai mitra pemerintah.
Dalam pernyataannya di akun X, Kamis, 7 Mei 2026, NKSTHI menyebut pencantuman nama mereka dalam narasi kerja sama telah dilakukan tanpa persetujuan.
Atas dugaan pencatutan nama itu, NKSTHI pun memutuskan keluar dari INMF.
“Per hari ini, Kamis, 7 Mei 2026, NKSTHI memutuskan untuk keluar dari Indonesia New Media Forum,” tulis akun @nksthi.
Big Alpha ID juga mengonfirmasi keterlibatannya dalam INMF, tetapi membantah direkrut Bakom untuk menjalankan program pemerintah.
Menurut mereka, INMF merupakan forum independen yang dibentuk pada Juli 2025 sebagai ruang komunikasi dan kolaborasi media digital.
“Tidak benar bahwa Big Alpha direkrut oleh Bakom untuk menjadi mitra dalam menyampaikan atau menjalankan program-program pemerintah,” tulis Big Alpha ID melalui akun X.
Mereka menegaskan tetap menjaga independensi dalam memproduksi konten berbasis data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun kanal edukasi Kok Bisa turut membantah keterlibatan dalam pertemuan dengan Bakom RI.
Lewat akun X @kokbisachannel, mereka menyatakan tidak hadir di Istana dan tak menjalin kemitraan apapun sebagai media pendukung pemerintah.
“Dengan ini mimin dan semua tim Kok Bisa mau bilang: kami gak hadir di pertemuan bareng BAKOM RI dan gak ngejalin kemitraan sebagai media pendukung pemerintah,” tulis akun tersebut.
Sebelumnya, Kepala Bakom RI M. Qodari mengklaim pemerintah menggandeng sejumlah platform media sosial dan media baru untuk mendukung penyebaran informasi program pemerintah.
“New Media Forum ini sebuah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media, tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media,” kata Qodari.
Sejumlah media digital yang telah diklaim digandeng Bakom antara lain Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusicgram, Infipop, Narasi, Muslimvlog, USS Feed, Kok Bisa? Dan Bapak-Bapak ID.
Selain itu ada juga platform media Menjadi Manusia, GNFI, Creativox, Kok Bisa?, Taubaters, Pandemic Talks, TaubaTers, Kawan Hawa.
Platform lainnya yakni Folix, Big Alpha, Ngomongin Uang, Good States, Hai Dulu, Proud Project, Vebis, Unframe, Kumpul Leaders, CXO Media, Volix Media, How To Do Nothing, Everless Media.
Kemudian ada Geometry Media, Folks Diary, Dream, Melodi Alam, NKTSHI, Modestalk, Lead Media, Nalar TV, Mahasiswa dan Jakarta, North West, dan Mature Indonesia.
Qodari menekankan kerja sama dengan media-media itu penting dilakukan agar pemerintah dapat menjangkau informasi publik lebih luas melalui kanal digital yang kini berdampingan realitas komunikasi masyarakat.
“Tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realitas media atau realitas komunikasi kita, sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dan sosial kemasyarakatan,” ujarnya.
Qodari menambahkan homeless media tersebut perlu dirangkul agar kualitas produk media digital kedepannya juga dapat meningkat dengan mendekati standar media konvensional.
“Kalau dijauhi malah susah ngomong kita. Tambah dulu silaturahmi. Kalau silaturahmi nanti poin-poin masukan, saran, itu bisa tersampaikan dengan baik,” pungkas Qodari.
Namun hingga Kamis sore, belum ada penjelasan lanjutan langsung dari pihak Bakom RI soal bantahan sejumlah platform tersebut.
