PravadaNews – Perluasan pasar ekspor Indonesia masih menghadapi tantangan berupa pembatasan perdagangan di kawasan Asia-Pasifik. Dalam hal ini, pemerintah berupaya membuka peluang bagi produk dalam negeri melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) pada 18–19 November 2026.
Menteri Perdagangan Budi Santoso dijadwalkan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung di Shenzhen, Tiongkok. Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut diarahkan untuk memperkuat hubungan dagang sekaligus memperluas akses pasar ekspor.
Budi mengatakan, kerja sama antaranggota APEC diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian.
“Partisipasi Indonesia dalam KTT APEC menjadi kesempatan untuk memastikan kerja sama ekonomi dan perdagangan yang dibangun dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota, termasuk memperluas akses pasar dan meningkatkan peluang ekspor produk Indonesia,” ujar Budi dalam catatan yang diterima, Selasa (17/11/2026).
Untuk mencapai tujuan itu, Budi akan mengawal tindak lanjut pembahasan perdagangan yang telah dilakukan dalam pertemuan tingkat menteri APEC pada Selasa (3/11) lalu.
Dalam pertemuan sebelumnya, Indonesia mendorong agar kerja sama ekonomi kawasan juga memberikan manfaat bagi negara berkembang serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini ditujukan untuk memperbesar kesempatan pelaku usaha kecil terlibat dalam perdagangan internasional.
Salah satu upaya yang didorong ialah pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (Free Trade Area of the Asia-Pacific/FTAAP) sebagai rencana jangka panjang untuk mempererat hubungan dagang antaranggota.
Pembahasan tersebut juga mencakup pengurangan hambatan perdagangan dan investasi, perbaikan jalur distribusi barang, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah kegiatan ekspor dan impor.
Perlu diketahui, APEC merupakan forum kerja sama yang beranggotakan 21 ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Meski hasil kesepakatannya bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum, forum itu menjadi wadah bagi para anggota untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dan perdagangan.
Besarnya kepentingan Indonesia dalam forum ini terlihat dari total perdagangan dengan ekonomi anggota APEC yang mencapai USD 397,41 miliar sepanjang 2025, berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia mencapai USD 201,92 miliar, sedangkan impor tercatat USD 195,49 miliar. Dengan demikian, Indonesia membukukan surplus perdagangan sebesar USD 6,43 miliar.
Sementara itu, ekspor nasional pada Januari–September 2026 mencapai USD 221,23 miliar atau meningkat 5,58% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 209,55 miliar. Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai USD 182,83 miliar.
Namun, laporan APEC yang diterbitkan pada hari ini menunjukkan masih banyak kebijakan yang membatasi perdagangan di kawasan tersebut. Berdasarkan data terakhir pada 2025, terdapat 1.591 langkah perlindungan dan pembatasan perdagangan yang masih berlaku, dibandingkan 562 langkah yang mempermudah perdagangan.
Selain menghadapi pembatasan perdagangan, kawasan Asia-Pasifik juga dibayangi kenaikan biaya energi dan ketegangan geopolitik.
Direktur Unit Pendukung Kebijakan APEC, Carlos Kuriyama, memperingatkan tekanan itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam waktu dekat.
“Kenaikan biaya energi, ketegangan geopolitik, bertambahnya kebijakan pembatasan perdagangan, serta kondisi keuangan yang semakin ketat menciptakan tekanan yang dapat melemahkan pertumbuhan dalam jangka pendek,” jelas Carlos dalam catatan resmi APEC, Minggu (15/11), diterjemahkan redaksi dari bahasa Inggris.
Sejalan dengan peringatan ini, APEC memperkirakan pertumbuhan volume ekspor barang dan jasa kawasan melambat dari 6,9% pada 2026 menjadi 3,8% pada 2027. Untuk menghadapi risiko tersebut, APEC menekankan pentingnya membuka perdagangan, hingga memperkuat kerja sama antaranggota.














