Beranda / Ekonomi / Bapanas Luruskan Isu Pidana Penjualan Jagung di Atas HPP

Bapanas Luruskan Isu Pidana Penjualan Jagung di Atas HPP

PravadaNews – Kekhawatiran soal ancaman penjara muncul dalam jual beli jagung di Jember, Jawa Timur, setelah pemerintah menerbitkan aturan harga pangan pada Selasa (10/11/2026) lalu. Menurut asosiasi petani setempat, pedagang menggunakan alasan takut dipenjara saat membicarakan harga jagung dengan petani.

Persoalan tersebut membuat Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jember meminta penjelasan langsung kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas). Asosiasi ingin memastikan apakah petani dapat dikenai sanksi pidana apabila menjual jagung melebihi Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jember, Jumantoro, mengatakan kekhawatiran itu perlu diluruskan agar aturan pemerintah tidak menimbulkan polemik dalam transaksi jagung di tingkat petani.

“Jadi kami tidak ingin surat edaran itu menjadi polemik, karena pada saat petani menjual jagungnya, alasannya dampak dari surat edaran. Takut dipenjara (kata) pedagang, sehingga kami paksa ingin ketemu. Saya terima kasih kepada Pak Deputi,” ungkap Jumantoro, Selasa (17/11). 

Diketahui, Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 ini mengatur mengenai penegakan ketentuan HPP, Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Melalui surat edaran tersebut, pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga pangan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, perkara pidana dapat diteruskan kepada penyidik apabila ditemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan.

Ketentuan pengawasan dan sanksi administratif ini juga diatur dalam Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada Selasa (3/11), termasuk kewajiban melaporkan dugaan tindak pidana kepada penyidik sesuai aturan hukum.

Menanggapi kekhawatiran petani, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, memastikan penjualan jagung di atas HPP tidak dilarang. 

Sebab, harga tersebut merupakan patokan pembelian pemerintah melalui Perum Bulog, bukan batas tertinggi harga jual petani.

“HPP adalah Harga Pembelian Pemerintah. Pemerintah itu siapa? Bulog. Jadi yang membeli dengan harga seperti ini adalah Bulog,” ujar Hermawan.

Hermawan menjelaskan, HPP berfungsi melindungi petani ketika harga jagung di pasaran turun, terutama saat panen raya. Dalam kondisi itu, Bulog wajib melakukan pembelian sesuai ketentuan harga pemerintah.

Aturan mengenai HPP jagung pipilan kering tercantum dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 yang kembali ditegaskan melalui surat edaran terbaru. Untuk jagung berkadar air 18–20% di tingkat petani, harga pembelian Bulog ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram tanpa persyaratan batas kandungan aflatoksin.

Adapun jagung dengan kadar air maksimal 14% dihargai Rp6.250 per kilogram apabila diserahkan dalam bentuk curah di gudang Bulog. Harga pembelian meningkat menjadi Rp6.400 per kilogram untuk jagung dalam kemasan dengan kadar air yang sama, sementara batas kandungan aflatoksin keduanya maksimal 50 bagian per miliar.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki HAP jagung pipilan kering sebesar Rp5.800 per kilogram untuk kadar air 15% di tingkat konsumen jagung pakan, termasuk peternak. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan harga acuan jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

Berbeda dengan HPP yang menjadi patokan pembelian Bulog dari petani, HAP mengacu pada harga penjualan jagung kepada konsumen pakan ternak. Dengan demikian, harga acuan bagi peternak tersebut bukan batas maksimal harga jual hasil panen di tingkat petani.

Untuk memperjelas perbedaan itu, Hermawan memberikan contoh apabila harga jagung di pasar mencapai Rp7.000 per kilogram. 

Dalam kondisi ini, petani tetap diperbolehkan menjual hasil panen kepada pembeli swasta meskipun harganya melebihi HPP Bulog.

“Kalau Bulog, misalnya sekarang Rp 7.000, Bulog kan tidak bisa serap karena harga pemerintah Rp 6.400, silakan dari swasta nyerap, boleh, itu tidak dilarang. Tidak ada pidananya,” jelas Hermawan.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *