PravadaNews – Tiga pembenahan regulasi masih harus diselesaikan pemerintah pada 2027 untuk mengejar target keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2028.
Ketiga pembenahan tersebut mencakup pengaturan penyuapan pejabat asing, revisi Undang-Undang Statistik, serta revisi Undang-Undang Persaingan Usaha yang berkaitan dengan tata kelola bisnis dan kebijakan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan proses aksesi Indonesia telah mencapai sekitar 80%, tapi sejumlah persyaratan hukum masih perlu dipenuhi agar penilaian OECD dapat dilanjutkan.
“Tentu dari 80 persen itu ada beberapa hal yang sifatnya krusial, yang memerlukan kelengkapan daripada perundang-undangan, termasuk salah satunya adalah foreign bribery yang menjadi prioritas,” ungkap Airlangga saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Foreign bribery dikenal sebagai praktik penyuapan terhadap pejabat publik asing dalam kegiatan bisnis internasional. Airlangga mengakui Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang memadai untuk memenuhi ketentuan terkait praktik ini.
Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan penyesuaian hukum melalui kemungkinan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah memberikan masukan mengenai ketentuan yang perlu diperbaiki.
Kebutuhan tersebut sejalan dengan penilaian OECD terhadap aturan antisuap Indonesia yang telah melalui pembahasan teknis pada Februari 2026 dan pemeriksaan lapangan pada Juni 2026 untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi.
Selain pemberantasan suap, pemerintah mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik untuk memperkuat pengelolaan data nasional yang digunakan dalam penyusunan kebijakan.
Awalnya Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan pembaruan aturan ini diperlukan untuk memperkuat integrasi data sosial dan data usaha. Perbaikan itu diharapkan turut mendukung ketepatan sasaran program pemerintah, termasuk bantuan sosial.
Adapun revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga menjadi prioritas karena pemerintah perlu menyesuaikan ketentuan dengan perkembangan kegiatan usaha.
Pembahasan revisi tersebut telah melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Diketahui pada September 2026, tim OECD juga bertemu dengan Komisi VI DPR untuk membahas pembaruan aturan persaingan usaha.
“Karena persaingan usaha kan ini kita punya undang-undang yang masih lama sekali, tahun 1999. Jadi, ini kan oleh KPPU juga sudah diajukan, dan dengan Komisi VI DPR juga menjadi inisiatif DPR, di mana itu diminta segera diselesaikan,” ujar Airlangga.
Di tengah pembahasan ketiga regulasi ini, pemerintah tetap menargetkan penyelesaian aksesi pada 2028. Sebagai informasi, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 25 November 2026 mendatang dan direncanakan bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas perkembangannya.
Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menjelaskan proses penyesuaian standar OECD juga berlangsung di berbagai kementerian teknis, termasuk Kementerian Perdagangan (Kemendag).
“Nah, ini semua lagi berjalan. Jadi kan ada review di masing-masing kementerian teknis, termasuk di perdagangan,” tutur Wamendag Roro dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, salah satu bidang yang menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut yakni perlindungan konsumen. Kemendag juga telah menggelar sejumlah rapat untuk membahas penyesuaian kebijakan yang diperlukan.
Sebelumnya, Kemendag mencatat pertemuan Wamendag Roro dengan Kepala Kantor OECD Jakarta, Massimo Geloso Grosso, pada Selasa (20/10) membahas perkembangan penilaian Indonesia melalui Komite Perdagangan OECD serta dukungan teknis dari negara anggota.
Selain menyiapkan penyesuaian standar OECD, pemerintah juga mengejar penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA).
Wamendag Roro menilai, penyelesaian kesepakatan perdagangan ini dapat mendukung upaya Indonesia menyelaraskan kebijakan ekonominya dengan standar internasional.
“Jadi, kita harus kejar ratifikasinya dulu. Karena ini semuanya satu kesatuan, ya, karena akan berpengaruh juga terhadap bagaimana aksesi kita ke OECD,” lanjut Wamendag Roro.














