Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Pusat. (Dok. Intan Afrida Rafni).

Beranda / Ekonomi / Sarmuji Tegaskan Aturan Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan

Sarmuji Tegaskan Aturan Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan

PravadaNews – Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji menegaskan ketentuan cuti bersama yang tidak memotong jatah cuti tahunan pekerja telah berlaku. Perusahaan, termasuk sektor industri, diminta untuk segera menyesuaikan kebijakan tersebut.

Sarmuji mengatakan, ketentuan mengenai cuti bersama tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Maka dari itu, perusahaan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Ini sudah jadi ketentuan undang-undang dan berlaku, ya. Pokoknya kita nanti harus mempersiapkan,” unar Sarmuji di Jakarta, dikutip Rabu (18/11/2026).

Lebih lanjut, adapun sistem penerapannya, kata Sarmuji, pihaknya akan membicarakannya terlebih dahulu dengan pelaku industri. Tujuannya agar perusahaan dapat mempersiapkan penyesuaian terhadap aturan yang berlaku.

“Nanti saya akan bicara sama industri,” kata Sarmuji.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pelaku industri dalam mengatur kebijakan cuti pekerja. Terlebih, perusahaan perlu menyesuaikan pengaturan operasional dengan hak cuti karyawan.

Diketahui, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, mengatur cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 118 ayat 6.

Dalam aturan itu, perusahaan wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Hak istirahat meliputi istirahat sekurang-kurangnya 30 menit setelah bekerja selama empat jam berturut-turut.

Selain itu, juga ada istirahat mingguan selama satu atau dua hari sesuai sistem kerja, serta istirahat panjang selama 30 hari kalender setelah bekerja lima tahun berturut-turut atau kelipatannya.

Pekerja yang menggunakan hak istirahat tetap berhak menerima upah dan manfaat lainnya. Namun, pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak berhak memperoleh cuti tahunan pada tahun berjalan.

Selain itu, perusahaan wajib memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja kepada pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Adapun pelaksanaan cuti tahunan diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat 7.

Dengan begitu, apabila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah, hari cuti tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai bagian dari jatah cuti tahunan pekerja.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *