PravadaNews — Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan pangan tidak hanya pada produksi, tapi juga memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Kebijakan Publik, Dirgayuza Setiawan, menjelaskan swasembada pangan perlu dilihat lebih luas. Pengalaman bencana di sejumlah wilayah menjadi alasan pentingnya memperkuat sistem pangan hingga tingkat daerah.
“Kita perlu melihat kedaulatan itu dan ketercukupan ke tingkat daerah,” tutur Dirgayuza dalam peluncuran buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).
Baginya, distribusi pangan dari sentra produksi tidak selalu mudah dilakukan ketika terjadi gangguan infrastruktur yang memutus akses antarwilayah.
“Ketika terjadi bencana, jembatan putus, kita enggak bisa semudah itu mengirimkan logistik dari sentra-sentra produksi pangan kita,” kata Dirgayuza.
Karena itu, dirinya mendorong penguatan produksi pangan daerah agar kebutuhan masyarakat tidak hanya bergantung pada pasokan dari wilayah produksi utama.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menegaskan pembangunan pangan perlu dilakukan berbasis wilayah agar setiap daerah memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Menurut Zulkifli, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat menjadi persoalan ketika biaya distribusi meningkat atau akses pengiriman mengalami hambatan.
“Pak Prabowo berkali-kali menekankan setiap daerah kita harus swasembada. Berbasis wilayah itu harus swasembada,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas.
Lebih lanjut, kesenjangan pangan antarwilayah dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama daerah yang memiliki biaya distribusi tinggi seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Adapun penguatan pangan daerah disebut Zulhas membutuhkan dukungan produksi, infrastruktur, serta ekosistem pendukung agar masyarakat tidak terus bergantung pada pasokan dari wilayah lain.
